URGENSI AKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Belakangan ini sering terdengar berita baik itu dari media cetak maupun media elektronik tanah air yang mengabarkan serbuan tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Apakah hal itu benar adanya dan apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah kita guna melindungi Tenaga Kerja dalam negeri kita?


Perbincangan mengenai maraknya “serangan” masuknya tenaga asing di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru terjadi. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo berpendapat, bila melihat jumlah tenaga kerja asing Cina hanya 21.000 dibilang 10 juta ada yang bilang 20 juta. Logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya, gaji disana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji disini nggak mungkin mereka kesini, terang Presiden yang sebelumnya pernah memimpin Kota Solo tersebut.
Salah satu yang menjadi sorotan masyarakat dan membuat heboh yaitu ketika pada saat tertangkapnya lima tenaga kerja asal negeri Tiongkok di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta. Lima pekerja asal Negeri Tiongkok tersebut ditangkap saat mengerjakan pengeboran tanah guna keperluan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Bahwasanya diketahui pekerja asal Negeri Tiongkok tersebut melanggar perizinan, soal status izin yang nyatanya adalah sebagai tenaga kasar bukan sebagai manajer. Lebih lanjut apabila kita melihat isi UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dibolehkan namun dengan syarat adanya alih teknologi dan alih keahlian.
Jumlah kenaikan tenaga kerja asing dari Tiongkok pada akhir tahun 2015 tercatat 17.515 orang migrant dan bertambah lagi sekitar 21 persen dalam waktu kurang lebih 11 bulan. Melihat hal tersebut kita akan berpikir apakah ada “hole” yang menyebabkan mudahnya tenaga kerja asing masuk dan bekerja di Indonesia.
Dalam sisi regulasi, yang cukup menjadi perhatian yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2015 (Permenaker No.1 Tahun 2015) yang sebelumnya diatur dalam Permenaker Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Yang menjadi kontroversi dalam aturan tersebut yaitu tentang aturan mengenai bahasa, tenaga kerja tidak diwajibkan berbahasa Indonesia saat ia bekerja dan mencari penghidupan di tanah air ini. Ada pepatah yang mengatakan “Dimana Bumi Dipijak, Disitu Langit Dijunjung”, mungkin pemerintah perlu merenungkan hal itu dalam setiap pembuatan regulasi baik itu undang-undang maupun peraturan teknis lainnya .
Disaat sumber daya tenaga kerja dalam negeri bersaing ketat untuk mendapatkan pekerjaan, kita dihadapkan dengan adanya kemudahan tenaga kerja asing masuk ke tanah air tercinta kita ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh aturan kebijakan bebas visa untuk 169 negara yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Ini sangat memberi celah dan memberikan potensi masuknya aliran pekerja migran dari luar negeri yang semakin besar. Aturan bebas visa tersebut ada baiknya dicabut atau diatur ulang oleh pemerintah.
Pemerintah harusnya dapat lebih bersikap adil dan peka kepada 7 juta masyarakat Indonesia yang berstatus sebagai pengangguran (berdasarkan data Badan Pusat Statistik Agustus 2016) dari 125 juta angkatan kerja di Indonesia.
Pekerja asing yang masuk seharusnya dibatasi untuk keterampilan tertentu dan memang benar-benar memiliki keterampilan (skill worker), sebagaimana kita ketahui banyak pekerja migran yang bekerja sebagai pekerja kasar yang tersebar pada sektor perdagangan dan jasa, pembangkit listrik, manufaktur, serta sektor lainnya.
Pada akhirnya pemerintah kembali berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya terlebih dahulu, daripada mengambil sumber daya yang harusnya sudah dapat terpenuhi dari tangan tangan pekerja keras tanah air Indonesia dengan tidak lupa meningkatkan daya saing terhadap tenaga kerja migran sebagai upaya menghadapi persaingan global dunia tanpa melupakan nilai-nilai keluhuran budaya bangsa.

JESSE PHILIP HUTAJULU
MAHASISWA BUSSINESS LAW (BINA NUSANTARA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *