ANALISIS KLAIM YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA SERIKAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

ANALISIS KLAIM YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA SERIKAT DARI HUKUM INTERNASIONAL


Oleh: Jesse Phillip Hutadjulu
MAHASISWA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JURUSAN BUSINESS LAW
Hukum Internasional, menurut Pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhinya dalam hubungannya satu sama lain.
Bahwa dalam Hukum Internasional dikenal subjek-subjek yang meliputi :
a. Negara
b. Tahta Suci (Vatikan)
c. Palang Merah Internasional
d. Organisasi Internasional
e. Individu
f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa
Kaitan dengan hukum Internasional, Palestina termasuk salah satu Subjek Hukum Internasional yang memenuhi kualifikasi yaitu mempunyai penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, merdeka dan berdaulat penuh. Negara ini merupakan kota suci bagi tiga Agama yaitu Kristen, Yahudi dan Islam
Pada tanggal 6 September 2017, Amerika Serikat menyatakan pengakuan Yerussalem sebagai ibukota Israel, hal tersebut disampaikan Presiden Donald Trump di Gedung Putih sebagai bentuk pemenuhan janji kampanye nya saat Pemilu Presiden Tahun 2017 lalu. Hal ini dinilai akan mengganggu kedamaian dan keamanan internasional.
Tindakan Amerika Serikat melalui penyataan Presiden Donald Trump juga dinilai justru mendukung pelanggaran hak asasi manusia atas warga Palestina yang wilayahnya di okupasi atau dikuasai oleh Israel, hal demikian sangat mengkhawatikan dan menambah situasi buruk yang terjadi di Kota Yerussalem.
Bahwa Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pernah mengeluarkan Resolusi 478 tahun 1980 yang mana isinya mengutuk tindakan Israel yang ingin menghidupkan kembali aturan hukum Israel yang ingin mengubah status kota Yerussalem. Resolusi 478 tahun 1980 juga menyatakan bahwa tidak mengakui Yerussalem sebagai Ibukota dari Negara Israel serta memerintahkan kepada seluruh Negara anggota PBB untuk memindahkan kedutaan besarnya dari Yerussalem.
Sebelum mengeluarkan Resolusi 478 tahun 1978 tersebut, pada tahun yang sama DK PBB juga mengeluarkan Resolusi 476 tahun 1980 yang memuat mengkonfirmasi kembali kebutuhan mendesak untuk menghentikan okupasi wilayah Palestina oleh Israel yang mana telah berlangsung sejak tahun 1967, resolusi ini juga memuat ketentuan bahwa semua tindakan yang sudah diambil Israel untuk mengubah status kota Yerussalem batal demi hukum.
Bahwa jauh sebelum pengakuan atau klaim Amerika serikat atas Kota Yerussalem sebagai ibukota Negara Israel, yakni pada tahun 1971 telah terdapat sikap dari DK PBB yaitu adanya pengakuan bahwasanya semua tindakan-tindakan yang diambil oleh Israel termasuk salah satunya dengan cara penyitaan lahan adalah illegal, hal ini tercantum dalam Resolusi DK PBB 298 tahun 1971.
Bahwa atas dasar uraian-uraian diatas dapat diambil konklusi bahwa atas klaim dari Amerika serikat tersebut, telah melanggar Hukum Internasional yakni dengan melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang sifatnya final dan mengikat untuk seluruh anggota PBB, tidak terkecuali bagi Amerika Serikat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *