Praperadilan Kasus Pengelapan Kapal

Tim kuasa hukum HS oleh Sekretaris Jenderal Nicho Hezron.SH. MBA
Sidang perdana Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kasus
penipuan penjualan kapal
(Dhipa Adista Justicia) Pada hari senin (6-5-2019) digelar sidang praperadi-
lan kasus penggelapan, penipuan, dan penjualan aset kapal terkait pelapor
HS dan terlapor Nona F atau PT. MAS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Jl.Ampera, Jakarta Selatan.
Sidang tentang pembacaan permohonan keberatan kami atas diterbitkannya
SP3 kepada Nona F karena kami melihat ketika melanggar aturan yang ada
dalam KUHAP,” kata Hutajulu, tim kuasa hukum HS dari kantor pengacara
DAJ (Dhipa Adista Justicia) pimpinan Ketua Umum Brigjen Pol (P) Drs
Siswandi dan Sekretaris Jendral Nicho Hezron. SH. MBA
Sidang berikutnya, Selasa (7-5-2019) adalah agenda jawaban, Rabu bukti
surat saksi, Kamis sidang untuk pemohon dan termohon, lalu Jumat kesimpu-
lan setelah itu keputusan.
Ditambahkannya oleh Siska, anggota tim kuasa hukum bahwa mereka ingin
menguji hukum melalui praperadilan. “Kami menyatakan tidak terima , menu-
rut kami tidak sah upaya penghentian penyidikan (SP3) oleh pihak kepolisian
terhadap kasus klien kami,”ucapnya.
“Kami berharap, perkara ini melalui putusan pengadilan dinyatakan tidak sah
sehingga dibuka kembali proses penyidikannya bahkan ditingkatkan pada
proses penuntutan ke Kejaksaan maupun pemeriksaan di pengadilan negeri,”

Sedang anggota tim yang lain, Sofyan Herianto Sianipar menuturkan, “Materi
gugatan fokus pada objek yaitu penghentian penyidikan, dalam KUHAP kita
diberi kewenangan mengajukan praperadilan,” tandasnya.
Sebelumnya diketahui terjadi kasus penggelapan kapal di antara pelapor HS
yang sahamnya 60% dengan terlapor Nona F/PT. MAS yang mempunyai sa-
ham 40%.
“Bagaimana mungkin kapal itu bisa dijual oleh
terlapor yang sahamnya lebih sedikit. Bahkan
sampai tidak tahu sertifikat dinyatakan hilang ,
sertifikat kapal mau difotokopi hilang, padahal
sertifikat ada di bank. Siapakah yang bisa
mengambil sertifikat kapal itu? Artinya ada
penggandaan atau pemalsuan sertifikat,” papar
Ketua kantor pengacara DAJ (Dhipa Adista Jus-
ticia) Brigjen Pol (P) Drs Siswandi saat di-
wawancarai di kantor DAJ Jakarta Selatan,
kawasan Gunawarman Kebayoran Baru, Pada
hari Minggu.
Banyak kejanggalannya, bagaimana pelapor
atau korban saat dipanggil penyidik untuk mem-
bawa bukti-bukti tidak disidik dan bahkan hari yang sama juga dilaksanakan
gelar penyidik dan di SP3. Bagaimana bisa? Harusnya disidik dulu, itu baru
profesional sesuai Program Polri PROMOTER, “ ungkap Siswadi. (Investigasi)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *