Dhipa Adista Justicia Menangkan Perkara Saputri Lestanti


DALAM PERKARA . NO : 589/Pdt/2018/PT.DKI Jo No. 4/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt

Persoalan yang menimpa Saputri Dwi Lestanti yang beralamat di Perumahan Villa Taman Bandara Blok B1 Nomor 24-25 RT 001/RW 009 Keluarahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang Banten tentang di mana duduk perkaranya para pembanding/semula para penggugat dalam hal ini Sabillah bin Saaba dengan surat gugatannya tertanggal 4 Januari 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Jakata.Barat. Dalam Salinan turunan putusan pengadilan Negeri dalam perkara No 589/Pdt/2018/PT.DKI jo No 4/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt Sabillah bin Saaba dkk sebagai para pembanding melawan Saputri Dwi Lestanti Cs sebagai para terbanding. Diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Majelis Hakim 1 EsterSiregar SH, MH, 2. Muhamad Yusuf SH, MH/Panitera Pengganti Nurussabiha SH, MH pada tanggal 08 November 2018 Putusan No. 589/Pdt/2018/PT.DKI. Dalam hal ini Saputri Dwi Lestanti yang diwakili kuasanya Poltak Hutadjulu SH, MBA, MH, Nicho Hezron SH, MBA, MH, Binsar Ronitua H, SH, Reginaldo Sultan, SH, MM, HafizAndi Sudewo SH Advocates & Legal Consultants berkantor di Law Office Dhipa Adista Justicia Jakarta Barat, di dalam eksepsi surat kuasa khusus para penggugat menegaskan bahwa itu tidak sah.

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap surat kuasa khusus para penggugat tertanggal 14 Desember 2017, yang diberikan para penggugat kepada kuasa hukumnya Adhmi Muh Adil SH, kami selaku tergugat I menemukan beberapa kesalahan yang meyakinkan kami, bahwa surat kuasa para penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagai suatu surat kuasa, sebagaimana yang diatur dalam peraturan hukum yang berlaku,” tegas Nicho Hezron SH, MBA, MH dalam rilisnya, Jumat (6/3/2020).

Ditegaskan Nicho, bahwa dalam eksepsi mengabulkan eksepsi tergugat II untuk seluruhnya, dalam pokok perkara di antaranya, menolak gugat penggugat untuk seluruhnya, menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat kepada Ketua Majelis Hakim perlu ditolak mengingat Girik C No 281 Persil 59 bukan merupakan dasar dari penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2476 yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 12989 milik PT Satwika Permai Indah, menolak permohonan penggugat untuk memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi senilai Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena tidak adanya hubungan hukum antar sertifikat Hak Guna Bangunan milik tergugat II dengan Girik Letter C No 281 Persil 59, menyatakan perbuatan tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Nicho Hezron

Nicho menandaskan, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et Aequo et Bono); Menimbang, bahwa turut terbanding/ semula turut tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya turut terbanding/ semula turut tergugat mengajukan jawaban atas gugatan pembanding semula penggugat tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab jinawab (replik dan duplik) dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 5 Oktober 2017 Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Konpensi: Dalam Eksepsi, menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh tergugat I maupun tergugat II; Dalam Pokok Perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. Dalam Rekonpensi: menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. Dalam Konpensi dan Rekonpensi: menghukum penggugat konpensi (tergugat rekonpensi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp2.416.000 (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Menyikapi hal ini Nicho menegaskan, mengadili, menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 4/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 5 Oktober 2017 yang dimohonkan banding tersebut, menghukum para pembanding semula para penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Di akhir penutupnya Nicho Hezron SH, MBA, MH memaparkan dalam putusannya pada rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami Ester Siregar SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Muhamad Yusuf SH, MHum, dan HARYONO SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 589/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2018 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Nurrusabiha SH, MH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 589/PEN/PDT/2018/PT.DKI tanggal 3 Oktober 2018, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. (***)