Hukum

“Mobil Mewah Lamborgini Seharga 6 M di Duga Tidak Punya Surat di Tangkap Petugas GAKKUM Polda Sumut”

“Mobil Mewah Lamborgini Seharga 6 M di Duga Tidak Punya Surat di Tangkap Petugas GAKKUM Polda Sumut”

Berita, Hukum, Nasional
Poto : (jo) Diduga tidak memiliki dokumen lengkap,Lamborgini akhirnya di parkir dihalaman Direktorat Lalu Lintas Jl.Putri Hijau. Medan,spi.com – Diduga tidak memiliki surat surat kenderaan, oknum petugas Direktorat Lalu Lintas bidang penegakan Hukum (GAKKUM) menangkap sebuah mobil mewahLamborgini dengan Nopol B 1 FAG.Kenderaan tersebut berasal dari  Jakarta. Intruksi penangkapan kenderaan tersebut langsung perintah dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut(Dirlantas),Komisaris Besar(Kombes) Pol Drs Raden Heru Prakoso,MSi.pada Jumat (18/07/17 )Pemilik kenderaan tersebut salah seorang anak pengusaha Kota Medan keturun Tionghoa. Diamankannya mobil tersebut,di duga tidak mempunyai surat pendukung untuk mengenderai mobil mewah itu akibatnya, mobil mewah bernilai 6 M rupiah itu haru
Siswandi Tantang Jaksa Agung segera Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkoba

Siswandi Tantang Jaksa Agung segera Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkoba

Berita, Hiburan, Home, Hukum, Nasional, Partai, Politik, Teknologi
Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Narkoba (GPAN), Siswandi mendesak Pemerintah dalan hal ini Kejaksaan Agung untuk segera melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. “BNN dan Polri telah bersusah payah ungkap sindikat Narkoba jaringan  internasional dengan barang bukti jutaan butir pil ecstasy dan berton-ton narkoba jenis sabu, namun kenapa Jaksa Agung belum juga melaksanakan hukuman mati sebagaimana putusan Pengadilan.” kata Siswandi dalam siaran persnya kepada redaksi di Jakarta, Rabu (30/5) Mantan purnawirawan Polri ini berharap dalam  memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada tanggal 26 Juni yang akan datang, Kejaksaan Agung dapat melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. “Untuk apa upacara seremonial tapi nyatanya setiap tahun
Ketum GPAN Desak Jaksa Agung Segera Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkoba

Ketum GPAN Desak Jaksa Agung Segera Eksekusi Mati Terpidana Kasus Narkoba

Berita, Hiburan, Home, Hukum, Nasional, Partai, Politik, Teknologi
JAKARTA, TELEGRAM – Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Narkoba (GPAN), Siswandi mendesak Pemerintah dalan hal ini Kejaksaan Agung untuk segera melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. “BNN dan Polri telah bersusah payah ungkap sindikat Narkoba jaringan  internasional dengan barang bukti jutaan butir pil ecstasy dan berton-ton narkoba jenis sabu, namun kenapa Jaksa Agung belum juga melaksanakan hukuman mati sebagaimana putusan Pengadilan.” kata Siswandi dalam siaran persnya kepada redaksi di Jakarta, Rabu (30/5) Mantan purnawirawan Polri ini berharap dalam  memperingati Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) pada tanggal 26 Juni yang akan datang, Kejaksaan Agung dapat melaksanakan eksekusi mati terhadap terpidana kasus narkoba. “Untuk apa upacara seremonial tapi n
INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE (III)

INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE (III)

Berita, Hiburan, Home, Hukum, Nasional, Partai, Politik, Teknologi
INDONESIA INTELLIGENCE INSTITUTE (III) MUKADIMAH   Dunia terus berubah dalam berbagai dimensi dan sistemnya. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan strategi Indonesia. Indonesia tidak bisa melepaskan diri secara total dari berbagai perubahan tersebut, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia Internasional (world society) dan bagian dari komunitas yang terbawa arus globalisasi. Dalam konteks demikian, terdapat dua pilihan bagi Indonesia, yaitu berubah mengikuti kehendak dunia Internasional atau bertahan dan menolak arus perubahan dunia. Jalan tengah yang terbaik adalah mengikuti sebagian, khususnya dalam konteks untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dilain sisi menolak sebagian,...
ANALISIS KLAIM YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA SERIKAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

ANALISIS KLAIM YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA SERIKAT DARI HUKUM INTERNASIONAL

Home, Hukum, Nasional, Politik
ANALISIS KLAIM YERUSSALEM SEBAGAI IBUKOTA ISRAEL OLEH AMERIKA SERIKAT DARI HUKUM INTERNASIONAL Oleh: Jesse Phillip Hutadjulu MAHASISWA UNIVERSITAS BINA NUSANTARA JURUSAN BUSINESS LAW Hukum Internasional, menurut Pendapat Mochtar Kusumaatmadja adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku di mana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan dengan demikian mereka (negara-negara) itu juga harus menghormati atau mematuhinya dalam hubungannya satu sama lain. Bahwa dalam Hukum Internasional dikenal subjek-subjek yang meliputi : a. Negara b. Tahta Suci (Vatikan) c. Palang Merah Internasional d. Organisasi Internasional e. Individu f. Pemberontak dan Pihak dalam Sengketa Kaitan dengan hukum Internas...

URGENSI AKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Home, Hukum, Nasional
Belakangan ini sering terdengar berita baik itu dari media cetak maupun media elektronik tanah air yang mengabarkan serbuan tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Apakah hal itu benar adanya dan apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah kita guna melindungi Tenaga Kerja dalam negeri kita? Perbincangan mengenai maraknya “serangan” masuknya tenaga asing di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru terjadi. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo berpendapat, bila melihat jumlah tenaga kerja asing Cina hanya 21.000 dibilang 10 juta ada yang bilang 20 juta. Logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya, gaji disana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji disini nggak mungkin mereka kesini, terang Presiden yang sebelumnya pernah memimpin Kota Solo tersebut. Salah satu yang men
Aris Budiman Blak-Blakan soal Intrik dan Tukang Pembocor KPK

Aris Budiman Blak-Blakan soal Intrik dan Tukang Pembocor KPK

Berita, Hukum, Nasional, Politik
Jakarta, CNN Indonesia — Meski dilarang pimpinan, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman tetap datang memenuhi undangan Panitia Khusus Angket DPR. Dari situlah, prahara dimulai. Intrik, klik dan friksi antarkelompok di tubuh KPK pun seketika menyeruak. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 ini, bermaksud mengklarifikasi tudingan yang kerap menghampiri dirinya. Aris mengaku kebijakan diambilnya sebagai Direktur Penyidikan selalu ditentang Novel Baswedan Cs. Mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu merasa tak seperti Direktur Penyidikan di KPK, karena seperti ‘diatur’. Sebelum bekerja di KPK, Aris pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro. Aris masuk di KPK per 16 September 2015, saat dila