Hukum

URGENSI AKAN PENTINGNYA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

Home, Hukum, Nasional
Belakangan ini sering terdengar berita baik itu dari media cetak maupun media elektronik tanah air yang mengabarkan serbuan tenaga kerja asal Tiongkok di Indonesia. Apakah hal itu benar adanya dan apa langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah kita guna melindungi Tenaga Kerja dalam negeri kita? Perbincangan mengenai maraknya “serangan” masuknya tenaga asing di Indonesia sebenarnya bukan hal yang baru terjadi. Dalam hal ini Presiden Joko Widodo berpendapat, bila melihat jumlah tenaga kerja asing Cina hanya 21.000 dibilang 10 juta ada yang bilang 20 juta. Logikanya nggak mungkin, karena kita harus ngomong apa adanya, gaji disana sudah 2 sampai 3 kali lipat gaji disini nggak mungkin mereka kesini, terang Presiden yang sebelumnya pernah memimpin Kota Solo tersebut. Salah satu yang men
Aris Budiman Blak-Blakan soal Intrik dan Tukang Pembocor KPK

Aris Budiman Blak-Blakan soal Intrik dan Tukang Pembocor KPK

Berita, Hukum, Nasional, Politik
Jakarta, CNN Indonesia — Meski dilarang pimpinan, Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigadir Jenderal Polisi Aris Budiman tetap datang memenuhi undangan Panitia Khusus Angket DPR. Dari situlah, prahara dimulai. Intrik, klik dan friksi antarkelompok di tubuh KPK pun seketika menyeruak. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 ini, bermaksud mengklarifikasi tudingan yang kerap menghampiri dirinya. Aris mengaku kebijakan diambilnya sebagai Direktur Penyidikan selalu ditentang Novel Baswedan Cs. Mantan Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri itu merasa tak seperti Direktur Penyidikan di KPK, karena seperti ‘diatur’. Sebelum bekerja di KPK, Aris pernah menjabat Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Metro. Aris masuk di KPK per 16 September 2015, saat dila
GPAN Pertanyakan Kejaksaan Agung: Kapan Sindikat Narkoba Dieksekusi Mati?

GPAN Pertanyakan Kejaksaan Agung: Kapan Sindikat Narkoba Dieksekusi Mati?

Hukum, Nasional
KONFRONTASI - Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN) mempertanyakan Kejaksaan Agung soal rencana eksekusi mati terhadap sindikat narkoba yang telah divonis mati. GPAN sangat mendukung upaya Kejaksaan Agung untuk mempercepat eksekusi mati tersebut. "Pancasila adalah Sumber dari segalah sumber hukum, Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Hukum adalah Panglima bagi penegakan hukum dan selama masih menganut azas Hukum, dan masih diberlakukannya hukuman Mati maka pihak mana pun tidak boleh mengintervensi hukum" kata Pembina GPAN Brigjen Pol Siswandi kepada redaksi, Selasa (5/9) di Jakarta. Siswandi menjelaskan Narkoba adalah pembunuh anak bangsa. "Berjuta juta-juta ekstasi diungkap, Ber Ton- Ton Shabu diungkap. Berapa korban yang meninggal akibat Narkoba, apa kita kalah melawan para ban...
Pembina GPAN: Artis Jadi Bandar Narkoba Pantas Dihukum Berat

Pembina GPAN: Artis Jadi Bandar Narkoba Pantas Dihukum Berat

Hukum, Nasional
JAKARTA, TELEGRAM – Pembina Organisasi Masyarakat Generasi Peduli Anti Narkoba (GPAN), Brigjen Pol Drs Siswandi mengatakan artis yang tertangkap aparat dalam kasus penyalahgunaan narkoba tidak serta merta dengan mudah mengajukan rehabilitasi. Bila Artis tertangkap dan diketahui sebagai bandar narkoba maka pantas untuk dihukum berat sesuai peraturan perundang-undangan. “Jangan sampai ada anggapan, siapapun elemen yang berhasil membawa mereka keluar dari kasus, utamanya keterlibatan dalam kasus narkoba justru disalahartikan sebagai pelindung si artis pengguna narkoba agar terhindar dari jerat hukum,” kata Siswandi kepada redaksi Kamis (24/8) di Jakarta.
Sindikat Saracen Dibayar Puluhan Juta untuk Sebarkan Isu SARA

Sindikat Saracen Dibayar Puluhan Juta untuk Sebarkan Isu SARA

Hukum, Nasional
Jakarta - Polisi menangkap sindikat Saracen, yang kerap menyebarkan isu SARA di media sosial. Sindikat Saracen kerap mengirimkan proposal kepada beberapa pihak terkait jasanya untuk menyebarkan ujaran kebencian bernuasa SARA di media sosial. Setiap proposal mempunyai nilai hingga puluhan juta rupiah. "Mereka menyiapkan proposal. Dalam satu proposal yang kami temukan itu kurang-lebih setiap proposal nilanya puluhan juta per proposal," ujar Kasubdit 1 Dit Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (23/8/2017).
Brigjen Pol Drs Siswandi: Tidak serta merta artis tertangkap narkoba dapat ajukan rehabilitasi

Brigjen Pol Drs Siswandi: Tidak serta merta artis tertangkap narkoba dapat ajukan rehabilitasi

Hukum, Nasional
Banyaknya Artis Indonesia yang tersangkut kasus narkoba Memang perlu adanya klarifikasi pada masyarakat umum untuk memahami bahwa tidak serta merta artis yang tertangkap tidak semua bisa dengan mudah mengajukan rehabilitasi. Brigjen Pol Drs Siswandi selaku penasehat Gerakan Peduli Anti Narkoba ( GPAN ) mengatakan Karena mereka akan menganggap siapapun elemen yang berhasil membawa mereka keluar dari kasus utama keterlibatan dalam kasus narkoba justru di salah artikan sebagai pelindung si artis pengguna narkoba agar terhindar dari jerat hukum. “Jadi saya kira memang harus ada system sosialisasi pemilahan untuk kasus kasus narkoba. Dan drug amnesty memang salah satu kendaraannya, ” jelasnya. Ia mengharapkan degan adanya statement dari Buwas yang akan menindak tegas sekalipun dia seor
Artis Tersangkut Narkoba Harus Diklasifikasi Dalam Rehabilitasi

Artis Tersangkut Narkoba Harus Diklasifikasi Dalam Rehabilitasi

Hukum, Nasional
SBNews.co.id Jakarta Raya – Banyaknya Artis Indonesia yang tersangkut kasus narkoba Memang perlu adanya klarifikasi pada masyarakat umum untuk memahami bahwa tidak serta merta artis yang tertangkap tidak semua bisa dengan mudah mengajukan rehabilitasi. Brigjen Pol Drs Siswandi selaku penasehat Gerakan Peduli Anti Narkoba ( GPAN ) mengatakan Karena mereka akan menganggap siapapun elemen yang berhasil membawa mereka keluar dari kasus utama keterlibatan dalam kasus narkoba justru di salah artikan sebagai pelindung si artis pengguna narkoba agar terhindar dari jerat hukum. Jadi saya kira memang harus ada system sosialisasi pemilahan untuk kasus kasus narkoba. Dan drug amnesty memang salah satu kendaraannya. Kita harapkan degan adanya statement dari Buwas yang akan menindak tegas sekal
Ujung Kasus Serda Wira yang Pukul Polantas di Pekanbaru

Ujung Kasus Serda Wira yang Pukul Polantas di Pekanbaru

Hukum
Jakarta - Serda Wira Sinaga memukul polantas di Pekanbaru, Riau sudah ditahan. Wira telah ditahan untuk proses lebih lanjut. Kasus ini bermula dari beredarnya video yang menampilkan Serda Wira memukul Bripda Yoga Fernando, anggota Polantas Pekanbaru. Usai kejadian memukul, Serda Wira Sinaga langsung menelepon Komandan Korem 031 Wira Bima Brigjen Abdul Karim. "Saya tanya masalah apa, dia bilang mukul polantas. Saya tanya lagi,'Kamu ada di mana', dijawab katanya di rumah. Ya sudah saya sampaikan, kamu di rumah saja, saya nanti ke sana," kata Abdul Karim menceritakan Serda Wira yang menghubunginya. Pemukulan itu terjadi di Jl Sudirman tepatnya di depan pasar Sukaramai, Kamis (10/8/2017) sekitar pukul 17.30 WIB. Serda Wira yang merupakan anggota Korem 031 Wiba Bima itu disebut mengala
Sanksi Hukum Serda Wira Tunggu Hasil Pemeriksaan Denpom Pekanbaru

Sanksi Hukum Serda Wira Tunggu Hasil Pemeriksaan Denpom Pekanbaru

Hukum
Medan - Serda Wira Sinaga, oknum TNI yang memukul Polantas di Pekanbaru sudah dijebloskan ke Datasemen Polisi Militer 1/3 Kodam I Bukit Barisan. Ia pun menanti hukuman apa yang diberikan atas tidakannya itu. "Sanksi ada, tapi seperti apa hukumannya, kita tunggu proses (pemeriksaan) Denpom Pekanbaru. Ini masih lihat saksi," kata Kapendam I/Bukit Barisan Kolonel Edi Hartono saat ditemui di Kantornya di Medan, Jumat (11/8/2017). Ia mengatakan, langkah awal untuk permintaan maaf sudah dilakukan setelah pemukulan itu terjadi. "Langkah awal, Serda WS bersama komandannya langsung mendatangi korban (Polantas) dan menyampaikan permohonan maaf," ujar Edi. Ia memastikan, prajurit TNI AD yang yang melanggar hukum ada sanksi hukuman. Sanksi itu, lanjut Edi, sesuai dengan apa yang dilanggar