Comunnity Dhipa Adista Nusantara

ANGGARAN DASAR (AD) INDONESIA INTELLIGENCE COMMUNITY (IIC)

MUKADIMAH

Dunia terus berubah dalam berbagai dimensi dan sistemnya. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan strategi Indonesia. Indonesia tidak bisa melepaskan diri secara total dari berbagai perubahan tersebut, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia Internasional (world society) dan bagian dari komunitas yang terbawa arus globalisasi. Dalam konteks demikian, terdapat dua pilihan bagi Indonesia, yaitu berubah mengikuti kehendak dunia Internasional atau bertahan dan menolak arus perubahan dunia. Jalan tengah yang terbaik adalah mengikuti sebagian, khususnya dalam konteks untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dilain sisi menolak sebagian, khususnya dalam konteks yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam perkembangan dewasa ini. Trend perkembangan dunia bertumpu pada dinamika ekonomi. Kekuatan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh kekuatan jaringan Informasi.

Dalam konteks sebagaimana tertuang dalam paragraph satu dan paragraph dua. Diperlukan kehadiran satu perkumpulan profesional yang mampu membangun jaringan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menyediakan kebutuhan pengembangan usaha dari pelaku usaha. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pelaku usaha. Menjembatani hubungan birokrasi dengan pelaku usaha. Membangun sarana komunikasi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga terbangun iklim usaha yang aman dari premanisme dunia usaha dan gangguan lainnya. Memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum dan sosial, serta hal-hal positif lainnya yang diperlukan oleh pelaku usaha maupun birokrasi negara. Dengan pemikiran demikian, dibentuklah suatu perkumpulan profesional bernama Indonesia Intelligence Community (IIC).

Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah perkumpulan profesional yang perspektifnya dasarnya adalah jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi. Pada awal pembentukannya di bangun dengan status perkumpulan profesional. Jika perkumpulan profesional ini dapat memberi

1

manfaat yang signifikan bagi perkumpulan professional secara internal, bagi dunia usaha maupun bagi birokrasi negara, maka akan di tingkatkan menjadi suatu badan usaha berbadan hukum dalam bentuk CV atau PT tanpa merubah Anggaran Dasar (AD) maupun Akta Notaris pendirian perkumpulan profesional.

Dengan memperhatikan:

  1. Pasal 1 Staatsblad 1870 No.64 (berdasarkan keputusan raja tanggal 28 Maret 1870)
  2. Staatsblad 1933 Nomor 84 Pasal 11 Point 8.
  3. Staatsblad1939 Nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging)junto Staatsblad 1942 Nomor 13 dan 14.
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentangPengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
  6. Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 239 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Disusun Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, LOGO DAN PATAKA

Pasal 1
Nama Perkumpulan Profesional dan Pendirinya

  1. 1)  Perkumpulan profesional ini, di beri nama Indonesia Intelligence Community (IIC), didirikan pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional.
  2. 2)  Dewan Pendiri perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC):
    1. Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.
    2. Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno.
    3. Dr (C) F. Fadillah.
    4. Nicho Hezron, S.H., M.B.A.
    5. Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.
  3. 3)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Indonesia IntelligenceCommunity (IIC), selesai di susun pada tanggal 1 Desember 2017. Pasal 2Logo Perkumpulan Profesional

1) Bentuk logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah sebagaimana tertuang pada awal halaman Anggaran Dasar (AD) maupun awal halaman Angaran Rumah Tangga (ART).

2

  1. 2)  Ukuran logo bervariasi dan menyesuaikan kebutuhan perkumpulan profesional, seperti untuk kop surat, untuk map, untuk baliho, untuk pataka, untuk pin dan sebagainya.
  2. 3)  Gambar Logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah:
  3. 4)  Makna dari logo / lambang perkumpulan profesional tersebut:
    a. Gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia IntelligenceCommunity (IIC) hanya berasaskan Pancasila.
    (Catatan: (1) Garuda Pancasila adalah Lambang Negara; (2) Penggunaan gambar garuda pancasila oleh masyarakat Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02 Januari 2013 atas perkara konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 tanggal 9 Januari 2011, mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)b. Tiga Bintang diatas kepala gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community (IIC):

    1. (1)  Menjaga keseimbangan tiga pilar substansi hukum Indonesia, yaitukepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
    2. (2)  Menjunjung tinggi semangat penegakan Hak Asasi Manusia, dengan penghormatan terhadap tiga dimensi HAM, yaitu fisik, psikis maupuntoleransi dalam interaksi.
    3. (3)  Menserasikan tiga pilar keberlangsungan dinamika kehidupan masyarakatyaitu, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan.

    c. Bola dunia adalah suatu benda langit yang selalu bergerak pada porosnya. Bola

    dunia tersebut berada di belakang gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa kita berada dalam proses dinamis. Karena itu perlu langkah langkah yang tepat berlandaskan Pancasila dalam menghadapi dinamika dunia yang terjadi.

    d. Kalimat “Lead Investigation Group” berada diatas kalimat “Indonesia Intelligence Community” memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community merupakan bagian dari suatu asosiasi komunitas yang tidak berbadan hukum

3

bernama Lead Investigation Group. Dalam Lead Investigation Group terdapat organisasi lainnya yang masing-masing memiliki status badan hukum mandiri, yaitu Dhipa Adista Justicia (bergerak di bidang hukum); PT. Dhipa Adista Nusantara; dan PT. Buana Investigasi Nusantara (bergerak di bidang jurnalistik, percetakan dan jasa umum); dan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

e. Bentuk lingkaran memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community (IIC), bergerak dalam suatu siklus yang terus berputar secara dinamis.

4) Logo tersebut dipergunakan dalam berbagai administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

Pasal 3
Pataka (Bendera) Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) mempunyai Pataka / Bendera dengan bentuk persegi empat dengan lebar satu meter dan panjang satu meter.
  2. 2)  Pataka/bendera berbahan dasar kain berwarna hitam dengan logo/lambang Indonesia Intelligence Community (IIC) berada tepat di tengah pataka/bendera, baik secara diagonal maupun dalam dimensi kubus.BAB II
    VISI DAN MISI PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 4
    Visi (Tujuan) Perkumpulan profesional
  1. 1)  Berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. 2)  Memperkuat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas komponen perekonomian Indonesia. Sehingga mendukung proses pembangunan Indonesia dalam menuju masyarakat adil makmur sejahtera.
  3. 3)  Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari para pelaku usaha Indonesia, melalui penerapan prinsif- prinsif intelijen, sehingga berkembang peluang usaha dan daya saing pelaku usaha Indonesia di dunia Internasional.
  4. 4)  Menghimpun berbagai potensi nasional yang ada, untuk mengupayakan kesejahteraan bersama, dan mendukung pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.Pasal 5
    Misi (Operasional Visi) Perkumpulan Profesional

1) Operasional dari visi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) merupakan misi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

4

2) Misi dari perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan dan usaha perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC)

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 6 Tempat Kedudukan

  1. 1)  Guna kepentingan sentralisasi management, sekeligus untuk memudahkan pengawasan oleh negara, sehingga perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) berkedudukan di Jakarta, dengan alamat sekretariat di Ruko Permata Taman Palem Blok D6 No. 29 Jakarta.
  2. 2)  Tempat kedudukan lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).Pasal 7 Wilayah Kerja
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) mempunyai wilayah kerja pada seluruh wilayah teritori Indonesia.
  2. 2)  Wilayah dibagi setingkat dengan tingkatan lembaga negara, sebagai berikut :
    1. Tingkat Nasional setingkat dengan tingkatan Lembaga Pusat
    2. Tingkat Propinsi setingkat dengan tingkatan Lembaga Daerah
    3. Tingkat Kabupaten / Kotamadya setingkat dengan tingkatan Lembaga Distrik
    4. Tingkat Kecamatan setingkat dengan Lembaga Sektor
  3. 3)  Secara vertical, dari lembaga pusat ke lembaga daerah dan lembaga distrik terjalin hubungan hierarkis organisatoris, tetapi secara personal tidak ada bawahan dan atasan.
  4. 4)  Secara horizontal, antara lembaga di bawah lembaga pusat yang memiliki tingkatan seimbang terjalin hubungan yang bersifat administrasi, informatif dan data.Pasal 8 Waktu

Masa berlaku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) tidak terbatas, dan atau tidak ditentukan batas waktunya, dan atau sesuai dengan terdaftarnya perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia, dan atau departemen dalam negeri Republik Indonesia

5

BAB IV
BENTUK, ASAS DAN SIFAT PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 9
Bentuk Perkumpulan Profesional

Indonesia Intelligence Community (IIC) ini berbentuk suatu lembaga untuk pengabdian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang bisnis, sekaligus sebagai perkumpulan profesional dibidang jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.

Pasal 10
Asas Perkumpulan Profesional

Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) berasaskan Pancasila dan mempedomani Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 11
Sifat Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Independen dan berjiwa kebangsaan, serta berwawasan Nasional.
  2. 2)  Non-politik dan semata-mata melaksanakan kegiatan jasa dan pengabdian di bidangsosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.
  3. 3)  Dinamis, sehingga kecenderungan perkembangannya selanjutnya dari perkumpulanprofesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah suatu badan hukum (CV atau PT) yang berusaha di bidang barang dan atau jasa, yang terkait dengan sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.
  4. 4)  Perubahan status badan hukum perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tuangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) tanpa merubah Akta Notaris maupun Anggaran Dasar perkumpulan profesional.BAB V PERAN DAN FUNGSIPasal 12
    Peran Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Meningkatkan kemampuan pelaku usaha Indonesia, melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia.
  2. 2)  Pengembangan kemampuan sumber daya manusia pengusaha Indonesia ditempuh melalui proses pendidikan, pelatihan intelijen yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis.
  3. 3)  Memberikan jasa professional yang terkait dengan kemampuan dan pengetahuan intelijen untuk peningkatan bisnis pelaku usaha Indonesia.
  4. 4)  Melakukan analisis intelijen terhadap berbagai aspek bisnis di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pelaku bisnis Indonesia.

6

Pasal 13
Fungsi Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Membentuk jiwa dan pola pikir para pelaku usaha di Indonesia, sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, berjiwa patriot, berwawasan nasional sesuai dengan semangat Pancasila.
  2. 2)  Membangun jaringan intelijen bisnis nasional, yang juga berperan dalam mendukung sistem keamanan dan pertahanan Indonesia.
  3. 3)  Menjadi jembatan komunikasi antara birokrasi dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi Indonesia.BAB VI
    MANAGEMENT PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 14
    Pengurus Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Pengurus perkumpulan profesional bersumber dari anggota.
  2. 2)  Pengurus perkumpulan profesional berada dalam jabatan-jabatan yang tersedia padaperkumpulan profesional, yaitu:
    1. Ketua Umum
    2. Sekretaris Jenderal
    3. Sekretaris
    4. Bendahara
    5. Kepala Koordinator Pengawasan Umum.
    6. Direktur I (Bidang strategi dan manajemen bisnis)
    7. Direktur II (Bidang investigasi bisnis dan konsultan bisnis)
    8. Direktur III (Bidang detektif swasta)
    9. Direktur IV (Bidang pelatihan dan pembinaan kemampuan)
    10. Direktur V (Bidang keselamatan dan keamanan bisnis / konsultan keselamatan dankeamanan bisnis)
    11. Direktur VI (Bidang humas dan penerbitan)
  3. 3)  Jabatan-jabatan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan perkumpulan profesional.
  4. 4)  Dewan pengurus perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tingkat propinsi dan jajarannya, dapat menyesuaikan perkumpulan profesional tingkatpusat dengan penambahan-penambahan struktur yang memperhatikan kearifan lokal.Pasal 15
    Perkumpulan Profesional Di Tingkat Propinsi Dan Jajarannya
  1. 1)  Pada dasarnya Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah perkumpulan profesional yang mengedepankan kesetaraan sehingga tidak ada istilah pusat, cabang atau ranting.
  2. 2)  Mengingat adanya kondisi geografi, demografi, sumber daya alam dan otonomi daerah yang khas di Indonesia, maka perlu penyesuaian perkumpulan profesional.
  3. 3)  Penyesuaian perkumpulan profesional dilakukan terhadap tingkatan lembaga negara, dengan penyebutan:

7

  1. Perkumpulan profesional di tingkat Propinsi disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) propinsi + nama Propinsi”, yang melingkupi perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan.
  2. Jika perkumpulan profesional di tingkat propinsi dapat mengcover operasional satu propinsi, maka perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.
  3. Perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) kabupaten / kotamadya + nama kabupaten / kotamadya” membawahi perkumpulan profesional di tingkat kecamatan.
  4. Jika perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dapat mengcover operasional satu kabupaten / kotamadya, maka perkumpulan profesional di tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.
  5. Perkumpulan profesional di tingkat kecamatan disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) kecamatan + nama kecamatan” merupakan perkumpulan profesional terkecil.

4) Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tingkat propinsi berkoordinasi dengan perkumpulan profesional pusat melalui Sekretaris Jenderal (Korwasum).

BAB VII
KEKAYAAN, SUMBER KEUANGAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 16
Kekayaan Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Kekayaan perkumpulan profesional dipisahkan dari kekayaan pribadi.
  2. 2)  Uang, barang (materiel dan immaterial) yang dimanfaatkan dalam kelangsungan hidupperkumpulan profesional maupun operasional perkumpulan profesional.
  3. 3)  Keuntungan dari hasil kegiatan atas nama Indonesia Intelligence Community (IIC) yangtelah dipisahkan dari belanja operasional, administrasi, barang, dan pegawai.Pasal 17
    Sumber Keuangan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) TIDAK menerapkan ketentuan mengenai sistem uang pangkal keanggotaan maupun uang iuran keanggotaan.
  2. 2)  Keuangan milik perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) diperoleh dari :

a. Sumbangan dalam bentuk apapun, baik dari internal (anggota) perkumpulan profesional maupun dari ekternal perkumpulan profesional. Termasuk sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang sah dan tidak mengikat.

8

  1. Penerimaan-penerimaan lainnya yang bersumber dari kegiatan yang sah (barang dan atau jasa) dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  2. Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pelimpahan pekerjaan dari perkumpulan profesional.
  3. Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan identitas perkumpulan profesional.

3) Pengaturan dan penggunaan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Dana yang diterima oleh Indonesia Intelligence Community (IIC), masuk ke

dalam rekening atas nama Indonesia Intelligence Community (IIC).
b. Penggunaan dana yang masuk ke dalam rekening Indonesia Intelligence Community (IIC), ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan

Pendiri.

Pasal 18
Tahun Buku Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Tahun buku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah satu tahun kalender Masehi.
  2. 2)  Tahun buku di mulai pada tanggal satu Januari tahun berjalan, dan tutup buku pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun berjalan.
  3. 3)  Tahun buku terkait dengan pengelolaan anggaran. Karena itu, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku tahun anggaran atau pada tahun anggaran baru, pengurus memberikan pertanggungjawaban dalam musyawarah atau rapat perkumpulan profesional.BAB VIII
    KEGIATAN DAN USAHA PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 19
    Kegiatan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Melakukan kerjasama yang dituangkan dalam MOU (Memory of Understanding) dengan berbagai pihak (birokrasi maupun swasta) yang memiliki peran dalam pengembangan dunia usaha (bisnis) di Indonesia.
  2. 2)  Melakukan penelitian dan analisis mengenai berbagai aspek dunia usaha di Indonesia.
  3. 3)  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam dunia usaha yangdipadukan dengan pengetahuan dan kemampuan intelijen.
  4. 4)  Membantu birokrasi pemerintah republik Indonesia dalam mengembangkan jaringanintelijen di kalangan pelaku usaha Indonesia.

9

Pasal 20
Usaha Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Melaksanakan pelatihan intelijen Bisnis.
  2. 2)  Menyediakan jasa penyelidikan pengembangan usaha (bussines investigation)
  3. 3)  Menyediakan jasa detektif swasta (private detectif)
  4. 4)  Menyediakan jasa audit untuk bussines security and safety.
  5. 5)  Menerbitkan majalah bulanan Indonesia Intelligence Community (IIC), dengan materiyang terkait dengan bisnis Indonesia dalam perspektif Intelijen.
  6. 6)  Hal-hal lainnya yang terkait dengan bisnis dan intelijen.BAB IX KEANGGOTAANPasal 21
    Status Keanggotaan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Dewan pendiri perkumpulan profesional
  2. 2)  Dewan pengurus Perkumpulan profesional
  3. 3)  Anggota tetap
  4. 4)  Anggota biasa
  5. 5)  Anggota luar Biasa
  6. 6)  Anggota kehormatanBAB X MUSYAWARAH DAN RAPATPasal 22 Musyawarah dan Rapat

1) Indonesia Intelligence Community (IIC) dalam status perkumpulan profesional menggunakan terminologi musyawarah.

  1. Musyawarah rutin:
    1. (1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
    2. (2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.
  2. Musyawarah luar biasa:

(1) Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dalam hal pengembangan

kegiatan dan usaha perkumpulan professional

10

(2) Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahan perkumpulan profesional, atau pembubaran perkumpulan profesional.

c. Mekanisme dan manajemen musyawarah di tentukan oleh sekretaris perkumpulan profesional dengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajaran pelaksanaan musyawarah.

2) Indonesia Intelligence Community (IIC) jika mengalami transformasi badan hukum menjadi CV atau PT menggunakan terminologi rapat.

  1. Rapat rutin:
    1. (1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
    2. (2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang saham dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.
  2. Rapat luar biasa:
    1. (1)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang sahamdalam hal pengembangan kegiatan dan usaha perkumpulan profesional
    2. (2)  Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahanperkumpulan profesional, atau pembubaran perkumpulan profesional.
  3. Mekanisme dan manajemen rapat di tentukan sekretaris perkumpulan profesionaldengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajaran pelaksanaan rapat.BAB XI

PERIHAL ANGGARAN DASAR (AD), ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART), DAN DINAMIKA PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 23
Perihal Anggaran Dasar

  1. 1)  Anggaran Dasar (AD) tidak berubah, tetapi dapat disempurnakan dan atau di amandemen sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkumpulan profesional.
  2. 2)  Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan oleh Dewan Pendiri dan atau Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri.
  3. 3)  Jika Dewan Pendiri tidak ada lagi, maka Dewan Pengurus berhak melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan ayat ke 4 pasal 35 ini.
  4. 4)  Penyempurnaan Anggaran Dasar oleh Dewan Pengurus, dianggap sah jika disertaidengan kajian akademis dan disetujui oleh 50 % + 1 dari anggota yang hadir dalam rapat musyawarah penyempurnaan Anggaran Dasar.

11

Pasal 24
Perihal Anggaran Rumah Tangga

  1. 1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkumpulan profesional.
  2. 2)  Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).
  3. 3)  Perubahan anggaran rumah tangga (ART) dilakukan pada saat musyawarah dan rapat rapat istimewa perkumpulan profesional
  4. 4)  Anggaran Rumah Tangga (ART) mengatur berbagai hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar (AD)
  5. 5)  Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian dan pelaksanaan Anggaran Dasar.
  6. 6)  Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dilaporkan kepada instansipemerintah yang berwenang.Pasal 25
    Dinamika Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dapat dilakukan perubahan status badan hukum tanpa merubah Anggaran Dasar dan Akta Notaris pendirian.
  2. 2)  Perubahan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal tentang Perihal Anggaran Dasar dan pasal tentang Perihal Anggaran Rumah Tangga.
  3. 3)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dapat di bubarkan berdasarkan:
    1. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ormas yang berlaku.
    2. Kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional yang masih aktif setelahmelakukan analisis dan evaluasi atas perkembangan perkumpulan profesional
    3. Ditemukannya bukti yang cukup, bahwa perkumpulan profesional telahdimanfaatkan secara negatif sehingga memenuhi unsur pidana.
    4. Perkumpulan profesional bertentangan dengan hukum yang berlaku.
    5. Perkumpulan profesional dinyatakan pailit (jika sudah berbadan hukum CV atauPT). Dalam hal pailit, tanggungjawab berada pada Dewan Pengurus.
    6. Pembubaran perkumpulan profesional dilaporkan kepada instansi pemerintah

yang berwenang.

BAB XII

12

PENUTUP

Pasal 26 Penutup

  1. 1)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
  2. 2)  Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
  3. 3)  Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Akta Notaris menggunakan nama Dewan Pendiri. Dalam Administrasi selanjutnya menggunakan identitas Dewan Pengurus.Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 1 Desember 2017 Indonesia Intelligence Community (IIC) Dewan PendiriTedjo Edhi Purdijatno, S.H. Laksamana TNI (P)

Drs. Budhi Suprayitno. . Brigadir jenderal Polisi (P)

Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

Dr (C) F. Fadillah.

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

13

ANGGARAN DASAR (AD) INDONESIA INTELLIGENCE COMMUNITY (IIC)

MUKADIMAH

Dunia terus berubah dalam berbagai dimensi dan sistemnya. Perubahan-perubahan tersebut mempengaruhi berbagai aspek pada lingkungan strategi Indonesia. Indonesia tidak bisa melepaskan diri secara total dari berbagai perubahan tersebut, karena Indonesia adalah bagian dari komunitas dunia Internasional (world society) dan bagian dari komunitas yang terbawa arus globalisasi. Dalam konteks demikian, terdapat dua pilihan bagi Indonesia, yaitu berubah mengikuti kehendak dunia Internasional atau bertahan dan menolak arus perubahan dunia. Jalan tengah yang terbaik adalah mengikuti sebagian, khususnya dalam konteks untuk meningkatkan kecerdasan bangsa dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dilain sisi menolak sebagian, khususnya dalam konteks yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam perkembangan dewasa ini. Trend perkembangan dunia bertumpu pada dinamika ekonomi. Kekuatan ekonomi ditentukan oleh kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi yang dimilikinya. Kemampuan pelaku usaha dalam mencari, menemukan dan memanfaatkan informasi ditentukan oleh kekuatan jaringan Informasi.

Dalam konteks sebagaimana tertuang dalam paragraph satu dan paragraph dua. Diperlukan kehadiran satu perkumpulan profesional yang mampu membangun jaringan kekuatan ekonomi bangsa Indonesia. Menyediakan kebutuhan pengembangan usaha dari pelaku usaha. Memberikan pengetahuan dan informasi kepada pelaku usaha. Menjembatani hubungan birokrasi dengan pelaku usaha. Membangun sarana komunikasi antara pelaku usaha dan aparat penegak hukum sehingga terbangun iklim usaha yang aman dari premanisme dunia usaha dan gangguan lainnya. Memberikan solusi terhadap berbagai masalah hukum dan sosial, serta hal-hal positif lainnya yang diperlukan oleh pelaku usaha maupun birokrasi negara. Dengan pemikiran demikian, dibentuklah suatu perkumpulan profesional bernama Indonesia Intelligence Community (IIC).

Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah perkumpulan profesional yang perspektifnya dasarnya adalah jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi. Pada awal pembentukannya di bangun dengan status perkumpulan profesional. Jika perkumpulan profesional ini dapat memberi

1

manfaat yang signifikan bagi perkumpulan professional secara internal, bagi dunia usaha maupun bagi birokrasi negara, maka akan di tingkatkan menjadi suatu badan usaha berbadan hukum dalam bentuk CV atau PT tanpa merubah Anggaran Dasar (AD) maupun Akta Notaris pendirian perkumpulan profesional.

Dengan memperhatikan:

  1. Pasal 1 Staatsblad 1870 No.64 (berdasarkan keputusan raja tanggal 28 Maret 1870)
  2. Staatsblad 1933 Nomor 84 Pasal 11 Point 8.
  3. Staatsblad1939 Nomor 570 tentang perkumpulan Indonesia (Inlandsche Vereniging)junto Staatsblad 1942 Nomor 13 dan 14.
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2014 tentangPengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
  6. Ketentuan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2017 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20I7 Nomor 239 / Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139).

Disusun Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) sebagai berikut:

BAB I
NAMA, LOGO DAN PATAKA

Pasal 1
Nama Perkumpulan Profesional dan Pendirinya

  1. 1)  Perkumpulan profesional ini, di beri nama Indonesia Intelligence Community (IIC), didirikan pada tanggal 17 Agustus 2017 berdasarkan kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional.
  2. 2)  Dewan Pendiri perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC):
    1. Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.
    2. Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno.
    3. Dr (C) F. Fadillah.
    4. Nicho Hezron, S.H., M.B.A.
    5. Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.
  3. 3)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Indonesia IntelligenceCommunity (IIC), selesai di susun pada tanggal 1 Desember 2017. Pasal 2Logo Perkumpulan Profesional

1) Bentuk logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah sebagaimana tertuang pada awal halaman Anggaran Dasar (AD) maupun awal halaman Angaran Rumah Tangga (ART).

2

  1. 2)  Ukuran logo bervariasi dan menyesuaikan kebutuhan perkumpulan profesional, seperti untuk kop surat, untuk map, untuk baliho, untuk pataka, untuk pin dan sebagainya.
  2. 3)  Gambar Logo perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah:
  3. 4)  Makna dari logo / lambang perkumpulan profesional tersebut:
    a. Gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia IntelligenceCommunity (IIC) hanya berasaskan Pancasila.
    (Catatan: (1) Garuda Pancasila adalah Lambang Negara; (2) Penggunaan gambar garuda pancasila oleh masyarakat Indonesia adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 02 Januari 2013 atas perkara konstitusi Nomor 4/PUU-X/2012 tanggal 9 Januari 2011, mengenai pengujian UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945)b. Tiga Bintang diatas kepala gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community (IIC):

    1. (1)  Menjaga keseimbangan tiga pilar substansi hukum Indonesia, yaitukepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
    2. (2)  Menjunjung tinggi semangat penegakan Hak Asasi Manusia, dengan penghormatan terhadap tiga dimensi HAM, yaitu fisik, psikis maupuntoleransi dalam interaksi.
    3. (3)  Menserasikan tiga pilar keberlangsungan dinamika kehidupan masyarakatyaitu, keamanan, keselamatan dan kesejahteraan.

    c. Bola dunia adalah suatu benda langit yang selalu bergerak pada porosnya. Bola

    dunia tersebut berada di belakang gambar garuda Pancasila, memberi makna bahwa kita berada dalam proses dinamis. Karena itu perlu langkah langkah yang tepat berlandaskan Pancasila dalam menghadapi dinamika dunia yang terjadi.

    d. Kalimat “Lead Investigation Group” berada diatas kalimat “Indonesia Intelligence Community” memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community merupakan bagian dari suatu asosiasi komunitas yang tidak berbadan hukum

3

bernama Lead Investigation Group. Dalam Lead Investigation Group terdapat organisasi lainnya yang masing-masing memiliki status badan hukum mandiri, yaitu Dhipa Adista Justicia (bergerak di bidang hukum); PT. Dhipa Adista Nusantara; dan PT. Buana Investigasi Nusantara (bergerak di bidang jurnalistik, percetakan dan jasa umum); dan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

e. Bentuk lingkaran memberi makna bahwa Indonesia Intelligence Community (IIC), bergerak dalam suatu siklus yang terus berputar secara dinamis.

4) Logo tersebut dipergunakan dalam berbagai administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

Pasal 3
Pataka (Bendera) Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) mempunyai Pataka / Bendera dengan bentuk persegi empat dengan lebar satu meter dan panjang satu meter.
  2. 2)  Pataka/bendera berbahan dasar kain berwarna hitam dengan logo/lambang Indonesia Intelligence Community (IIC) berada tepat di tengah pataka/bendera, baik secara diagonal maupun dalam dimensi kubus.BAB II
    VISI DAN MISI PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 4
    Visi (Tujuan) Perkumpulan profesional
  1. 1)  Berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. 2)  Memperkuat dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas komponen perekonomian Indonesia. Sehingga mendukung proses pembangunan Indonesia dalam menuju masyarakat adil makmur sejahtera.
  3. 3)  Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dari para pelaku usaha Indonesia, melalui penerapan prinsif- prinsif intelijen, sehingga berkembang peluang usaha dan daya saing pelaku usaha Indonesia di dunia Internasional.
  4. 4)  Menghimpun berbagai potensi nasional yang ada, untuk mengupayakan kesejahteraan bersama, dan mendukung pemerintah dalam menangani permasalahan sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi yang ada dalam masyarakat.Pasal 5
    Misi (Operasional Visi) Perkumpulan Profesional

1) Operasional dari visi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) merupakan misi perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

4

2) Misi dari perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam kegiatan dan usaha perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC)

BAB III
TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN WAKTU

Pasal 6 Tempat Kedudukan

  1. 1)  Guna kepentingan sentralisasi management, sekeligus untuk memudahkan pengawasan oleh negara, sehingga perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) berkedudukan di Jakarta, dengan alamat sekretariat di Ruko Permata Taman Palem Blok D6 No. 29 Jakarta.
  2. 2)  Tempat kedudukan lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).Pasal 7 Wilayah Kerja
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) mempunyai wilayah kerja pada seluruh wilayah teritori Indonesia.
  2. 2)  Wilayah dibagi setingkat dengan tingkatan lembaga negara, sebagai berikut :
    1. Tingkat Nasional setingkat dengan tingkatan Lembaga Pusat
    2. Tingkat Propinsi setingkat dengan tingkatan Lembaga Daerah
    3. Tingkat Kabupaten / Kotamadya setingkat dengan tingkatan Lembaga Distrik
    4. Tingkat Kecamatan setingkat dengan Lembaga Sektor
  3. 3)  Secara vertical, dari lembaga pusat ke lembaga daerah dan lembaga distrik terjalin hubungan hierarkis organisatoris, tetapi secara personal tidak ada bawahan dan atasan.
  4. 4)  Secara horizontal, antara lembaga di bawah lembaga pusat yang memiliki tingkatan seimbang terjalin hubungan yang bersifat administrasi, informatif dan data.Pasal 8 Waktu

Masa berlaku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) tidak terbatas, dan atau tidak ditentukan batas waktunya, dan atau sesuai dengan terdaftarnya perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di kementerian hukum dan HAM Republik Indonesia, dan atau departemen dalam negeri Republik Indonesia

5

BAB IV
BENTUK, ASAS DAN SIFAT PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 9
Bentuk Perkumpulan Profesional

Indonesia Intelligence Community (IIC) ini berbentuk suatu lembaga untuk pengabdian terhadap masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang bisnis, sekaligus sebagai perkumpulan profesional dibidang jasa, sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.

Pasal 10
Asas Perkumpulan Profesional

Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) berasaskan Pancasila dan mempedomani Undang Undang Dasar 1945.

Pasal 11
Sifat Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Independen dan berjiwa kebangsaan, serta berwawasan Nasional.
  2. 2)  Non-politik dan semata-mata melaksanakan kegiatan jasa dan pengabdian di bidangsosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.
  3. 3)  Dinamis, sehingga kecenderungan perkembangannya selanjutnya dari perkumpulanprofesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah suatu badan hukum (CV atau PT) yang berusaha di bidang barang dan atau jasa, yang terkait dengan sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi.
  4. 4)  Perubahan status badan hukum perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tuangkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) tanpa merubah Akta Notaris maupun Anggaran Dasar perkumpulan profesional.BAB V PERAN DAN FUNGSIPasal 12
    Peran Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Meningkatkan kemampuan pelaku usaha Indonesia, melalui pengembangan kemampuan sumber daya manusia.
  2. 2)  Pengembangan kemampuan sumber daya manusia pengusaha Indonesia ditempuh melalui proses pendidikan, pelatihan intelijen yang dapat diterapkan dalam dunia bisnis.
  3. 3)  Memberikan jasa professional yang terkait dengan kemampuan dan pengetahuan intelijen untuk peningkatan bisnis pelaku usaha Indonesia.
  4. 4)  Melakukan analisis intelijen terhadap berbagai aspek bisnis di Indonesia sebagai bahan masukan bagi pelaku bisnis Indonesia.

6

Pasal 13
Fungsi Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Membentuk jiwa dan pola pikir para pelaku usaha di Indonesia, sehingga memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, berjiwa patriot, berwawasan nasional sesuai dengan semangat Pancasila.
  2. 2)  Membangun jaringan intelijen bisnis nasional, yang juga berperan dalam mendukung sistem keamanan dan pertahanan Indonesia.
  3. 3)  Menjadi jembatan komunikasi antara birokrasi dan pelaku usaha dalam memperkuat sistem sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi Indonesia.BAB VI
    MANAGEMENT PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 14
    Pengurus Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Pengurus perkumpulan profesional bersumber dari anggota.
  2. 2)  Pengurus perkumpulan profesional berada dalam jabatan-jabatan yang tersedia padaperkumpulan profesional, yaitu:
    1. Ketua Umum
    2. Sekretaris Jenderal
    3. Sekretaris
    4. Bendahara
    5. Direktur I (Bidang strategi dan manajemen bisnis)
    6. Direktur II (Bidang investigasi bisnis dan konsultan bisnis)
    7. Direktur III (Bidang detektif swasta)
    8. Direktur IV (Bidang pelatihan dan pembinaan kemampuan)
    9. Direktur V (Bidang keselamatan dan keamanan bisnis / konsultan keselamatan dankeamanan bisnis)
    10. Direktur VI (Bidang humas dan penerbitan)
  3. 3)  Jabatan-jabatan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan perkumpulan profesional.
  4. 4)  Dewan pengurus perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tingkat propinsi dan jajarannya, dapat menyesuaikan perkumpulan profesional tingkatpusat dengan penambahan-penambahan struktur yang memperhatikan kearifan lokal.Pasal 15
    Perkumpulan Profesional Di Tingkat Propinsi Dan Jajarannya
  1. 1)  Pada dasarnya Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah perkumpulan profesional yang mengedepankan kesetaraan sehingga tidak ada istilah pusat, cabang atau ranting.
  2. 2)  Mengingat adanya kondisi geografi, demografi, sumber daya alam dan otonomi daerah yang khas di Indonesia, maka perlu penyesuaian perkumpulan profesional.
  3. 3)  Penyesuaian perkumpulan profesional dilakukan terhadap tingkatan lembaga negara, dengan penyebutan:

7

  1. Perkumpulan profesional di tingkat Propinsi disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) propinsi + nama Propinsi”, yang melingkupi perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan.
  2. Jika perkumpulan profesional di tingkat propinsi dapat mengcover operasional satu propinsi, maka perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dan tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.
  3. Perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) kabupaten / kotamadya + nama kabupaten / kotamadya” membawahi perkumpulan profesional di tingkat kecamatan.
  4. Jika perkumpulan profesional di tingkat kabupaten / kotamadya dapat mengcover operasional satu kabupaten / kotamadya, maka perkumpulan profesional di tingkat kecamatan tidak perlu di bentuk.
  5. Perkumpulan profesional di tingkat kecamatan disebut “Indonesia Intelligence Community (IIC) kecamatan + nama kecamatan” merupakan perkumpulan profesional terkecil.

4) Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) di tingkat propinsi berkoordinasi dengan perkumpulan profesional pusat melalui Sekretaris Jenderal (Korwasum).

BAB VII
KEKAYAAN, SUMBER KEUANGAN DAN TAHUN BUKU

Pasal 16
Kekayaan Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Kekayaan perkumpulan profesional dipisahkan dari kekayaan pribadi.
  2. 2)  Uang, barang (materiel dan immaterial) yang dimanfaatkan dalam kelangsungan hidupperkumpulan profesional maupun operasional perkumpulan profesional.
  3. 3)  Keuntungan dari hasil kegiatan atas nama Indonesia Intelligence Community (IIC) yangtelah dipisahkan dari belanja operasional, administrasi, barang, dan pegawai.Pasal 17
    Sumber Keuangan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) TIDAK menerapkan ketentuan mengenai sistem uang pangkal keanggotaan maupun uang iuran keanggotaan.
  2. 2)  Keuangan milik perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) diperoleh dari :

a. Sumbangan dalam bentuk apapun, baik dari internal (anggota) perkumpulan profesional maupun dari ekternal perkumpulan profesional. Termasuk sumbangan atau bantuan badan nasional maupun internasional yang sah dan tidak mengikat.

8

  1. Penerimaan-penerimaan lainnya yang bersumber dari kegiatan yang sah (barang dan atau jasa) dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
  2. Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pelimpahan pekerjaan dari perkumpulan profesional.
  3. Pembagian hasil kegiatan dari anggota perkumpulan profesional yang mendapat pekerjaan dengan menggunakan identitas perkumpulan profesional.

3) Pengaturan dan penggunaan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Dana yang diterima oleh Indonesia Intelligence Community (IIC), masuk ke

dalam rekening atas nama Indonesia Intelligence Community (IIC).
b. Penggunaan dana yang masuk ke dalam rekening Indonesia Intelligence Community (IIC), ditentukan oleh Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan

Pendiri.

Pasal 18
Tahun Buku Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Tahun buku perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah satu tahun kalender Masehi.
  2. 2)  Tahun buku di mulai pada tanggal satu Januari tahun berjalan, dan tutup buku pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun berjalan.
  3. 3)  Tahun buku terkait dengan pengelolaan anggaran. Karena itu, dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku tahun anggaran atau pada tahun anggaran baru, pengurus memberikan pertanggungjawaban dalam musyawarah atau rapat perkumpulan profesional.BAB VIII
    KEGIATAN DAN USAHA PERKUMPULAN PROFESIONALPasal 19
    Kegiatan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Melakukan kerjasama yang dituangkan dalam MOU (Memory of Understanding) dengan berbagai pihak (birokrasi maupun swasta) yang memiliki peran dalam pengembangan dunia usaha (bisnis) di Indonesia.
  2. 2)  Melakukan penelitian dan analisis mengenai berbagai aspek dunia usaha di Indonesia.
  3. 3)  Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam dunia usaha yangdipadukan dengan pengetahuan dan kemampuan intelijen.
  4. 4)  Membantu birokrasi pemerintah republik Indonesia dalam mengembangkan jaringanintelijen di kalangan pelaku usaha Indonesia.

9

Pasal 20
Usaha Perkumpulan Profesional

  1. 1)  Melaksanakan pelatihan intelijen Bisnis.
  2. 2)  Menyediakan jasa penyelidikan pengembangan usaha (bussines investigation)
  3. 3)  Menyediakan jasa detektif swasta (private detectif)
  4. 4)  Menyediakan jasa audit untuk bussines security and safety.
  5. 5)  Menerbitkan majalah bulanan Indonesia Intelligence Community (IIC), dengan materiyang terkait dengan bisnis Indonesia dalam perspektif Intelijen.
  6. 6)  Hal-hal lainnya yang terkait dengan bisnis dan intelijen.BAB IX KEANGGOTAANPasal 21
    Status Keanggotaan Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Dewan pendiri perkumpulan profesional
  2. 2)  Dewan pengurus Perkumpulan profesional
  3. 3)  Anggota tetap
  4. 4)  Anggota biasa
  5. 5)  Anggota luar Biasa
  6. 6)  Anggota kehormatanBAB X MUSYAWARAH DAN RAPATPasal 22 Musyawarah dan Rapat

1) Indonesia Intelligence Community (IIC) dalam status perkumpulan profesional menggunakan terminologi musyawarah.

  1. Musyawarah rutin:
    1. (1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
    2. (2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.
  2. Musyawarah luar biasa:

(1) Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dalam hal pengembangan

kegiatan dan usaha perkumpulan professional

10

(2) Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahan perkumpulan profesional, atau pembubaran perkumpulan profesional.

c. Mekanisme dan manajemen musyawarah di tentukan oleh sekretaris perkumpulan profesional dengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajaran pelaksanaan musyawarah.

2) Indonesia Intelligence Community (IIC) jika mengalami transformasi badan hukum menjadi CV atau PT menggunakan terminologi rapat.

  1. Rapat rutin:
    1. (1)  Dalam lingkup Dewan Pengurus perkumpulan profesional di laksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.
    2. (2)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang saham dilaksanakan setiap tahun sekali menjelang / sebelum tutup tahun buku perkumpulan profesional.
  2. Rapat luar biasa:
    1. (1)  Melibatkan Dewan Pendiri dan Dewan Pengurus dan pemegang sahamdalam hal pengembangan kegiatan dan usaha perkumpulan profesional
    2. (2)  Melibatkan berbagai komponen dalam perkumpulan profesional dalam hal perubahan status badan hukum perkumpulan profesional, perubahanperkumpulan profesional, atau pembubaran perkumpulan profesional.
  3. Mekanisme dan manajemen rapat di tentukan sekretaris perkumpulan profesionaldengan memperhatikan anggaran dasar dan kewajaran pelaksanaan rapat.BAB XI

PERIHAL ANGGARAN DASAR (AD), ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART), DAN DINAMIKA PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 23
Perihal Anggaran Dasar

  1. 1)  Anggaran Dasar (AD) tidak berubah, tetapi dapat disempurnakan dan atau di amandemen sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkumpulan profesional.
  2. 2)  Penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) ditetapkan oleh Dewan Pendiri dan atau Dewan Pengurus dengan persetujuan Dewan Pendiri.
  3. 3)  Jika Dewan Pendiri tidak ada lagi, maka Dewan Pengurus berhak melakukan penyempurnaan Anggaran Dasar dengan memperhatikan ketentuan ayat ke 4 pasal 35 ini.
  4. 4)  Penyempurnaan Anggaran Dasar oleh Dewan Pengurus, dianggap sah jika disertaidengan kajian akademis dan disetujui oleh 50 % + 1 dari anggota yang hadir dalam rapat musyawarah penyempurnaan Anggaran Dasar.

11

Pasal 24
Perihal Anggaran Rumah Tangga

  1. 1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) bersifat dinamis dan berubah sesuai dengan kebutuhan perkembangan perkumpulan profesional.
  2. 2)  Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD).
  3. 3)  Perubahan anggaran rumah tangga (ART) dilakukan pada saat musyawarah dan rapat rapat istimewa perkumpulan profesional
  4. 4)  Anggaran Rumah Tangga (ART) mengatur berbagai hal yang tidak diatur didalam Anggaran Dasar (AD)
  5. 5)  Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian dan pelaksanaan Anggaran Dasar.
  6. 6)  Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Dasar (AD) dilaporkan kepada instansipemerintah yang berwenang.Pasal 25
    Dinamika Perkumpulan Profesional
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dapat dilakukan perubahan status badan hukum tanpa merubah Anggaran Dasar dan Akta Notaris pendirian.
  2. 2)  Perubahan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam pasal tentang Perihal Anggaran Dasar dan pasal tentang Perihal Anggaran Rumah Tangga.
  3. 3)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dapat di bubarkan berdasarkan:
    1. Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Ormas yang berlaku.
    2. Kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional yang masih aktif setelahmelakukan analisis dan evaluasi atas perkembangan perkumpulan profesional
    3. Ditemukannya bukti yang cukup, bahwa perkumpulan profesional telahdimanfaatkan secara negatif sehingga memenuhi unsur pidana.
    4. Perkumpulan profesional bertentangan dengan hukum yang berlaku.
    5. Perkumpulan profesional dinyatakan pailit (jika sudah berbadan hukum CV atauPT). Dalam hal pailit, tanggungjawab berada pada Dewan Pengurus.
    6. Pembubaran perkumpulan profesional dilaporkan kepada instansi pemerintah

yang berwenang.

BAB XII

12

PENUTUP

Pasal 26 Penutup

  1. 1)  Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya.
  2. 2)  Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
  3. 3)  Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Akta Notaris menggunakan nama Dewan Pendiri. Dalam Administrasi selanjutnya menggunakan identitas Dewan Pengurus.Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 1 Desember 2017 Indonesia Intelligence Community (IIC) Dewan PendiriTedjo Edhi Purdijatno, S.H. Laksamana TNI (P)

           Drs. Budhi Suprayitno. . Brigadir jenderal Polisi (P)

Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

           Dr (C) F. Fadillah.

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) INDONESIA INTELLIGENCE COMMUNITY (IIC)

BAB I UMUM

Pasal 1
Kedudukan Anggaran Rumah Tangga (ART)

  1. 1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) merupakan pengaturan lebih lanjut dari Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  2. 2)  Hal-hal yang telah jelas dalam Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), tidak diatur lagi dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  3. 3)  Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar (AD) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), maupun dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), akan di atur sesuai kompetensinya, antara lain dalam:
    1. a)  Addendum Anggaran Rumah Tangga (ART)
    2. b)  Peraturan perkumpulan profesional sejauh menyangkut kepentingan internalperkumpulan profesional
    3. c)  MOU (Memory of Undestanding) dalam hal adanya kerjasama dengan lembagapemerintah atau instansi swasta lainnya.
    4. d)  Rencana Program Kerja (Renproja) dalam kegiatan khusus, terkait MOU dan ataukegiatan secara umum.
    5. e)  Dokumen lain yang dianggap perlu dan penting untuk melengkapi administrasipendukung operasional Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).

1

BAB II
MANAGEMENT PERKUMPULAN PROFESIONAL

Pasal 2 Dewan Penasehat

1) Dewan Penasehat perkumpulan profesional terdiri atas:

  1. Dewan Pendiri perkumpulan profesional, atas nama:
    1. (1)  Laksamana TNI (P) Tedjo Edhi Purdijatno, S.H.
    2. (2)  Brigadir jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno.
    3. (3)  Dr (C) F. Fadillah.
    4. (4)  Nicho Hezron, S.H., M.B.A.
    5. (5)  Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.
  2. Anggota Luar Biasa, atas nama:
    1. (1)  Laksma TNI (P) Bambang Susanto, S.H., M.H.
  3. Anggota Kehormatan, atas nama:

(1) (Belum ada)

Pasal 3
Dewan Pengurus Perkumpulan Profesional

1) Berdasarkan kesepakatan Dewan Pendiri perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), di tunjuk Dewan Pengurus perkumpulan profesional untuk pertama kali, sebagai berikut:

a.

Ketua Umum

:

Brigadir Jenderal Polisi (P) Drs. Budhi Suprayitno

b.

Sekretaris Jenderal

:

Drs. Conny Trirestyoko, S.H., M.Hum.

c.

Sekretaris

:

Wira Pratama, S.H.

d.

Bendahara

:

Dr (C) Tety Machyawaty, S.H., M.H.

e.

Direktur I (Bidang strategi dan manajemen bisnis)

:

Laksda TNI (P) Ir. Agus Kowo Budi Utomo, S.H.

f.

Direktur II (Bidang investigasi bisnis dan konsultan bisnis)

:

S Stanley Sumampow

g.

Direktur III (Bidang detektif swasta)

:

Brigjen Pol (P) Drs. Siswandi

h.

Direktur IV (Bidang pelatihan dan pembinaan kemampuan)

:

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

i.

Direktur V (Bidang keselamatan dan keamanan bisnis / konsultan keselamatan dan keamanan bisnis)

:

Roger Paulus Silalahi, S.Sos

j.

Direktur VI (Bidang humas dan penerbitan)

:

Dzaka Ashriel Faris, S.Sos

2

Pasal 4
Job Description Direktorat Bidang Strategi Dan Manajemen Bisnis

  1. 1)  Menyediakan jasa konsultasi tentang manajemen masalah-masalah perusahaan.
  2. 2)  Menyediakan jasa konsultasi saham
  3. 3)  Menyediakan jasa penyusunan strategi pemecahan masalah manajemen perusahaan.
  4. 4)  Analisis terhadap merger, akuisisi dan pembubaran perusahaan.
  5. 5)  Hal-hal lainnya terkait dengan strategi dan manajemen usaha, yang dapat berkembangsesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
  6. 6)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan gunapemecahan masalah secara holistic.
  7. 7)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job descriptionsecara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di prosesPasal 5
    Job Description Direktorat Bidang Investigasi Bisnis Dan Konsultan Bisnis
  1. 1)  Menyediakan jasa konsultasi untuk usaha maupun pengembangan usaha di Indonesia.
  2. 2)  Menyediakan jasa analisis usaha yang menyesuaikan modal tersedia.
  3. 3)  Memberikan jasa konsultasi masalah sosial, pendidikan, hukum dan ekonomi yangdihadapi, dan atau akan dihadapi oleh suatu perusahaan klien.
  4. 4)  Menyediakan jasa untuk audit terhadap kesehatan perusahaan (due diligent).
  5. 5)  Menyediakan jasa untuk penyelidikan mengenai prospeks pengembangan usaha suatuperusahaan klien.
  6. 6)  Menyediakan jasa untuk penyelidikan mengenai prospeks pembukaan perusahaan,pabrik, dan atau cabang perusahaan dan pabrik, dan atau rumah produksi lainnya, menyangkut, tetapi tidak terbatas pada masalah:
    1. Infrastruktur dan suprastruktur pendukung usaha pada lokasi target.
    2. Ketersediaan bahan baku produksi pada lokasi target.
    3. Transportasi, logistik dan akomodasi pada lokasi target.
    4. Penerimaan dan atau atau penolakan pada lokasi target.
    5. Social engineering / negosiator / penggalangan pada lokasi target.
  7. 7)  Konsultan import.
  8. 8)  Konsultan pajak.
  9. 9)  Hal-hal lainnya terkait dengan investigasi bisnis dan konsultan bisnis, yang dapatberkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
  10. 10)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan gunapemecahan masalah secara holistic.
  11. 11)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job descriptionsecara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di prosesPasal 6
    Job Description Direktorat Bidang Detektif Swasta

1) Menyediakan jasa penyelidikan untuk menemukan bukti-bukti materil dan atau formil terhadap suatu perkara personal (pidana dan atau perdata), dengan ketentuan:

3

  1. Hasil penyelidikan diberikan kepada klien, dan tindakan selanjutnya (untuk dipergunakan dalam proses hukum) adalah keputusan klien pribadi.
  2. Detektif swasta tidak berurusan dengan aparat penegak hukum.
  3. Detektif swasta tidak dilibatkan dalam proses penegakan hukum.
  4. Detektif swasta tidak masuk kedalam lingkup wewenang aparat penegak hukum.
  1. 2)  Menyediakan jasa penyelidikan untuk kepentingan perusahaan.
  2. 3)  Hal-hal lainnya terkait dengan detektif swasta, yang dapat berkembang sesuai denganperkembangan situasi dan kondisi.
  3. 4)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan gunapemecahan masalah secara holistic.
  4. 5)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job descriptionsecara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di prosesPasal 7
    Job Description Direktorat Bidang Pelatihan Dan Pembinaan Kemampuan
  1. 1)  Melaksanakan pelatihan intelijen bisnis (Bussiness Intelijen) dan berbagai bentuk pelatihan yang terkait dengan ekonomi.
  2. 2)  Hal-hal lainnya terkait dengan pelatihan dan pembinaan kemampuan pelaku usaha Indonesia, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
  3. 3)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna pemecahan masalah secara holistic.
  4. 4)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di prosesPasal 8
    Job Description Direktorat Bidang Keselamatan Dan Keamanan Bisnis / Konsultan Keselamatan Dan Keamanan Bisnis
  1. 1)  Menyediakan jasa audit keselamatan dan keamanan perusahaan klien.
  2. 2)  Menyediakan jasa maintenance sistem keselamatan dan keamanan perusahaan.
  3. 3)  Menyediakan jasa konsultasi sistem keselamatan dan keamanan perusahaan.
  4. 4)  Menyediakan jasa safety and security guard baik bagi perusahaan maupun personal(bodyguard).
  5. 5)  Memberikan jasa pengadaan sistem sistem keselamatan dan keamanan perusahaanmaupun personal.
  6. 6)  Hal-hal lainnya terkait dengan keselamatan dan keamanan bisnis / konsultan keselamatandan keamanan bisnis, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dankondisi.
  7. 7)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan gunapemecahan masalah secara holistic.
  8. 8)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job descriptionsecara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di proses

4

Pasal 9
Job Description Direktorat Bidang humas dan penerbitan

  1. 1)  Menerbitkan bulletin dan atau journal berbahasa Indonesia, mengenai intelijen bisnis, mengenai bisnis dalam dalam perspektif intelijen, hasil penelitian intelijen mengenai dunia usaha, dan berbagai hal yang berhubungan dengan lingkungan strategi dunia usaha di Indonesia.
  2. 2)  Hal-hal lainnya terkait dengan humas dan penerbitan, yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.
  3. 3)  Melakukan kerjasama dengan direktorat lainnya dalam lingkup perkumpulan guna pemecahan masalah secara holistic.
  4. 4)  Melakukan kerjasama dengan pihak yang memiliki hubungan terhadap job description secara umum, maupun dalam konteks permasalahan yang sedang di prosesPasal 10 Tempat Kedudukan

Disamping adanya sekretariat utama. Untuk kepentingan operasional kegiatan oleh masing- masing direktur dan atau perkumpulan di tingkat propinsi dan jajarannya, dapat digunakan berbagai bangunan pada alamat tertentu dengan mencantumkan alamat sekretariat utama.

BAB III PERIHAL PENGURUS

Pasal 11 Periode Kepengurusan

  1. 1)  Periode masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat di pilih kembali melalui musyawarah dan atau rapat perkumpulan profesional.
  2. 2)  Anggota Dewan Pengurus sewaktu-waktu dapat di berhentikan, jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan atau alasan lain yang bertentangan dengan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).Pasal 12 Hak Pengurus
  1. 1)  Ketua umum dan atau sekretaris jenderal mewakili Dewan Pengurus, memiliki hak melakukan langkah-langkah dan kebijakan dalam urusan perkumpulan profesional.
  2. 2)  Ketua umum dan atau sekretaris jenderal dapat melimpahkan wewenang kepada anggotapengurus lainnya, untuk mengurus kepentingan perkumpulan profesional.
  3. 3)  Ketua umum dan atau sekretaris jenderal, berhak menjalin kerjasama dengan pihak lainnya, dalam batasan-batasan yang memiliki hubungan dengan perkumpulanprofesional.

5

  1. 4)  Hak pengurus tidak tak terbatas dalam penggunaan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), tetapi ada pembatasan, pembatasan dimaksud adalah:
    1. Dilarang meminjamkan atau meminjam dana / uang atas nama perkumpulanprofesional Indonesia Intelligence Community (IIC);
    2. Dilarang membeli, menjual, menggadaikan, melepaskan hak atas kekayaanperkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC);
    3. Dilarang memberati perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community(IIC) sebagai penanggung dan atau penjamin;
    4. Dilarang menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangandalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, atas nama perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC);
    5. Dilarang mengumpulkan dana untuk partai politik, atas nama perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC)
  2. 5)  Surat-surat keluar yang penting di tanda tangani sekretaris jenderal dan atau ketua.
  3. 6)  Surat-surat mengenai penerimaan dan pengeluaran uang perkumpulan profesionalIndonesia Intelligence Community (IIC) ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara.
  4. 7)  Surat-surat yang bersifat umum, dapat ditandatangani oleh sekretaris atas nama ketua.Pasal 13 Kewajiban Pengurus
  1. 1)  Dewan Pengurus wajib menjunjung tinggi dan menjalankan peraturan-peraturan dalam Anggaran Dasar ini, serta melakukan upaya terwujudnya dan tujuan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  2. 2)  Dewan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah tangga lembaga peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini dan membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu bagi lembaga dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.
  3. 3)  Peraturan-peraturan yang dimaksud dalam ayat 2 diatas baru dianggap sah setelah memperoleh persetujuan dari Dewan Pendiri.BAB IV PERIHAL ANGGOTAPasal 14 Sifat keanggotaan

Keanggotaan perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) bersifat sukarela dan terbuka untuk warganegara Republik Indonesia, dan tertutup bagi warganegara asing

Pasal 15 Syarat Keanggotaan

  1. 1)  Warga negara Indonesia yang sudah dewasa, dengan kriteria berusia 18 tahun keatas.
  2. 2)  Menerima asas perkumpulan profesional, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

6

  1. 3)  Sanggup ikut dalam setiap usaha-usaha dan kegiatan yang dilaksanakan perkumpulan profesional.
  2. 4)  Menyatakan diri untuk menjadi anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) yang dituangkan dalam kertas pernyataan bermaterai.
  3. 5)  Melalui proses penelitian dan penyaringan Dewan Pengurus dan atau pertimbangan Dewan Pendiri, dan atau proses pengkaderan anggota.
  4. 6)  Anggota yang menduduki jabatan dalam struktur kepengurusan di perioritaskan seorang sarjana (minimal S-1) dan telah ikut proses pengkaderan
  5. 7)  Ketentuan mengenai proses pengkaderan tidak berlaku bagi Dewan Pengurus perkumpulan profesional untuk pertama kali (lihat pasal 3).Pasal 16 Pengkaderan Anggota

Kader perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dipertimbangkan berdasarkan kriteria :

  1. 1)  Mental ideologi
  2. 2)  Prestasi
  3. 3)  Kepemimpinan
  4. 4)  Kemampuan berdiri sendiri
  5. 5)  Kemampuan pengembangan diri
  6. 6)  Melalui proses pendidikan dan pelatihanPasal 17 Hak Anggota
  1. 1)  Memperoleh perlakuan yang sama dari perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati.
  2. 2)  Mengeluarkan pendapat dan usul-usul serta saran.
  3. 3)  Memilih dan dipilih sebagai pengurus sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dankewajiban.
  4. 4)  Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan, penataran, pelatihan, dan bimbingansebagai kader.
  5. 5)  Setiap anggota memiliki hak konstituatif yang ditentukan dalam peraturan perkumpulanprofesional.
  6. 6)  Dalam hal hak politik, seluruh personil perkumpulan professional dalam keadaan bebasuntuk menentukan aspirasi politiknya melalui partai politik yang sah, tanpa melibatkanperkumpulan professional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  7. 7)  Dalam hal hak kebebasan beragama, seluruh personil perkumpulan professional dalam keadaan bebas untuk memilih keyakinan agamanya, tanpa melibatkan perkumpulanprofessional Indonesia Intelligence Community (IIC).

7

Pasal 18 Kewajiban Anggota

  1. 1)  Memperjuangkan asas perkumpulan profesional, yaitu Pancasila dan UUD 1945.
  2. 2)  Tunduk kepada AD/ART serta peraturan-peraturan perkumpulan profesional IndonesiaIntelligence Community (IIC).
  3. 3)  Menghadiri musyawarah dan atau rapat perkumpulan profesional.
  4. 4)  Mentaati dan melaksanakan keputusan dari proses musyawarah dan atau rapatperkumpulan profesional.
  5. 5)  Membantu Dewan Pengurus dalam melaksanakan managemen perkumpulan profesional
  6. 6)  Menjaga dan memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggota
  7. 7)  Ikut dalam setiap usaha-usaha dan kegiatan yang dilaksanakan perkumpulan profesionalIndonesia Intelligence Community (IIC)
  8. 8)  Mencegah usaha dan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan perkumpulanprofesionalPasal 19 Status Keanggotaan
  1. 1)  Dewan Pendiri perkumpulan profesional, merupakan anggota tetap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), adalah orang-orang yang dalam Akta Notaris pendirian perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dinyatakan sebagai pendiri. Dewan Pendiri tidak dapat digantikan.
  2. 2)  Dewan Pengurus perkumpulan profesional, merupakan anggota tetap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), adalah anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) yang mendapat tugas dan tanggungjawab menjalankan manajemen perkumpulan profesional. Dewan Pengurus bekerja di bawah pengawasan Dewan Pendiri.
  3. 3)  Anggota Tetap, adalah anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) yang perduli dan berjuang secara aktif, dalam mendukung perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  4. 4)  Anggota Biasa, adalah orang-orang yang simpati dan mendukung secara positif perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) serta menyatakan diri sebagai anggota.
  5. 5)  Anggota Luar Biasa, adalah pihak (orang perorangan atau suatu lembaga) yang mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), dan diminta menjadi anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC).
  6. 6)  Anggota Kehormatan, adalah orang-orang yang karena jabatannya, dan atau pengaruhnya, dan atau peranannya dalam masyarakat, diminta dan atau dinyatakan sebagai anggota, oleh perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC)

8

Pasal 20 Pemberhentian Anggota

  1. 1)  Anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) berhenti karena:
    1. Meninggal dunia
    2. Atas permintaan sendiri
    3. Diberhentikan
  2. 2)  Anggota perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) diberhentikan karena:
    1. Meninggal dunia,
    2. Atas permintaan sendiri, maka hak-haknya dalam perkumpulan profesionalhilang, dan
    3. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
  3. 3)  Tata cara pemberhentian dan hak membela diri diatur dalam peraturan perkumpulan profesional.BAB V
    HUBUNGAN DAN KEGIATAN DENGAN ORGANISASI LAINPasal 21 Kerjasama kegiatan dan Usaha
  1. 1)  Perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC) dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta, untuk melaksanakan suatu kegiatan.
  2. 2)  Kerjasama kegiatan maupun usaha, harus di dahului dengan penandatanganan MOU (Memory of Understanding)
  3. 3)  Disamping MOU (Memory of Understanding) harus dibuatkan Rencana Pelaksanaan Program (Renproja) sebagai pedomanan untuk tahapan kegiatan.
  4. 4)  Untuk kelancaran kegiatan maupun usaha perkumpulan profesional Indonesia Intelligence Community (IIC), baik secara mandiri ataupun dalam bentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah ataupun organisasi swasta, dapat dibentuk suatu lembaga adhoc sebagai pelaksana khusus.BAB VI
    PERIHAL ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)Pasal 22
    Perubahan Dan Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART)
  1. 1)  Anggaran Rumah Tangga (ART) perlu disempurnakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar (AD) dan Akta Notaris perkumpulan profesional.
  2. 2)  Penyempurnaan dilakukan sesuai dengan perkembangan perkumpulan profesional, perkembangan struktur, perkembangan operasional, dan hal-hal lainnya yang berdampak terhadap kondisi administrasi dan operasional perkumpulan profesional.

9

  1. 3)  Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat dilakukan oleh pengurus perkumpulan profesional dengan berpedoman pada Anggaran Dasar (AD) dan Akta Notaris perkumpulan profesional.
  2. 4)  Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dapat di lakukan setelah operasional selama satu tahun, dan di dukung dengan hasil analisis dan evaluasi.
  3. 5)  Perubahan dan atau penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dilaporkan kepada instansi pemerintah yang berwenang.BAB VII KETENTUAN PENUTUPPasal 23 Penutup
  1. 1)  Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini, diatur dalam lembar tersendiri sebagai addendum yang tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. 2)  Hal-hal yang belum ditetapkan dalam anggaran rumah tangga diatur dalam peraturan perkumpulan profesional oleh dewan pimpinan pusat. Anggaran rumah tangga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.Ditetapkan di Jakarta
    Pada tanggal 1 Desember 2017 Indonesia Intelligence Community (IIC) Dewan PendiriTedjo Edhi Purdijatno, S.H. Laksamana TNI (P)

Drs. Budhi Suprayitno. . Brigadir jenderal Polisi (P)

Nicho Hezron, S.H., M.B.A.

Dr (C) F. Fadillah.

Poltak Hutadjulu, S.H., M.B.A., M.H.

10