GUGATAN WANPRESTASI

No.: 282/DAJ/PH-NIC/V/2020. Jakarta, 6 Mei 2020

Kepada Yth;

KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN;

Jl. Ampera Raya No.133, RT/RW.10,
Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu,
JAKARTA SELATAN.-

HAL: GUGATAN WANPRESTASI.-

Dengan Hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: POLTAK HUTADJULU, S.H.,M.B.A., M.H., NICHO HEZRON, SH., M.B.A.,MH.,  LANSEN CHRISTIAN, S.H. dan JOHANES NAPITUPULU, S.H. Advocates & Legal Consultants, baik bersama sama maupun sendiri sendiri, saat ini berkantor di LAW OFFICE DHIPA ADISTA JUSTICIA, beralamat di Pangeran Tubagus Angke, JL. Jelambar barat III no 4A, Kec. Jelambar Baru, Kel. Grogol Petamburan, Jakarta Barat. E-mail: dhipadista@gmail.com. Telepon: 0812.924.7738- 0822.111.33338. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 April 2020, sah bertindak untuk dan atas nama klien kami:

PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFI);
Suatu Badan Hukum yang berbentuk Penanaman Model Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal 07-08-2017 (tujuh agustus. duaributujuhbelas), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/ atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-23, Senayan, Kebayoran baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili Oleh YOGA SADES SUGEHARTO selalu Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di Jl, Flornce 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.-

Selanjutnya disebut sebagai —————————————————PENGGUGAT;

Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap:

PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY;

Suatu Badan Hukum yang didirikan menurut Hukum Indonesia, Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertanggal 02 Maret 2017, Berkedudukan di Jl. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.
Dalam hal ini diwakili oleh WEE PENG HUP RICKY selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Baik dalam kapasitasnya sebagai diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utarna PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di J1. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai———————-———————-— TERGUGAT I;

2. WEE PENG HUP RICKY;
Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapura, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut sebagai————————————————- TERGUGAT II;

Selanjutnya apabila Tergugat I dan Tergugat II secara Bersama-sarna disebut sebagai————————————————————————— PARA TERGUGAT;

Selanjutnya apabila Penggugat dan Para Tergugat secara bersamaan disebut sebagai —————————————————————————-——-PARA PIHAK

Adapun yang menjadi pertimbangan dan alasan-alasan hukum diajukannya Gugatan Wanprestasi a quo adalah didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA:

• HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT tic. PARA PIHAK):

Bahwa Gugatan a quo Penggugat tujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II (selanjutnya disebut sebagai “Para Tergugat”) sehubungan dengan adanya tindakan Para Tergugat yang telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya (Ingkar Janji / Wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam:

1.1. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN UMUM yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY Tergugat II) balk untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 September 2018;

1.2. Perjanjian/SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (ft. Tergugat II) balk untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 September 2018;

2. Bahwa berdasarkan adanya Perjanjian / Kontrak yang disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat (Ic. Para Pihak), selanjutnya Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dalam hal memberikan layanan keuangan (finansial kepada Tergugat I selaku badan hukum Pengguna layanan produk Gajiku milik Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Tergugat II; selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Semua perjaniian yang dibuat secara sah berlaku ,sebagai. undang -undang bagi mereka yang membuatnya” Frasa berlaku” sebagai. undang -undang bagi mereka yang membuatnya”
menginterpretasikan bahwa Perjanjian yang demikian mengikat Para Pihak dan karenanya Para Pihak harus memenuhi janji-janjinya;

4. Bahwa alasan pertimbangan hukum Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo adalah karena tindakan atau perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji / Wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian-perjanjian tersebut di atas, sebagaimana yang akan Penggugat uraikan dalam. Posita (Fundamentum Petendi) Gugatan a quo;

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO:

Bahwa Gugatan a quo di ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang di sepakati oleh Para Pihak Penggugat dengan. Para Tergugat);

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Angka 11 dalam. Perjanjian I Syarat dan Ketentuan drum yang ditandatangani oleh Tergugat II mewakill untuk dan atas nama Tergugat I tertanggal 19 September 2019, menyatakan bahwa ‘Syarat dan Ketentuan Umum ini ditetapkan oleh Sofi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Perusahaan sepakat bahwa tindakan hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari ,berhubungan dengan Produk Soft akan diselesaikan secara ekslusif dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Republik Indonesia.”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian tersebut, tidak secara spesifik menyebutkan Pengadilan Negeri yang ada yang di wilayah Provinsi Jakarta, dalam hal ini Penggugat memilih salah satu

Pengadilan Negeri di daerah Jakarta yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemilihan Pengadilan tersebut berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (4) H.I.R, yang menjelaskan bahwa apabila disepakati sebelumnya oleh Para Pihak untuk memilih dan menentukan tempat kedudukan Pengadilan Negeri-nya, maka Penggugat dapat memasukan Surat Gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih itu;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, upaya yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan a quo melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang mana domisili tersebut sesuai dengan daerah hukum domisili Penggugat yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, J1. Jend Sudirman Kay. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah sah secara hukum;

=====================================================
TENTANG DUDUK PERKARANYA
=====================================================

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP PARA TERGUGAT:

1. Bahwa PT. APLIKASI SOLUSI FINANSIAL (SOFT) (Ic. Penggugat) adalah suatu Perseroan dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA). Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 96 tertanggal tujuh agustus duaributujuhbelas (07-08-2017), oleh Adesia Adilman, SH., M.Kn Notaris di Jakarta. Bergerak di bidang Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan fiujuan Komersial (KBLI: 63122). Berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, Ji. Jend Sudirman Kay. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh YOGA SADES SUGEHARTO selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3173020112840004, lahir di Medan, 01 Desember 1984. Beralamat di J1. Florence 12 No. 16 Pantai Indah Kapuk, Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara. (IC. BUKTI P.1);

2. Bahwa PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (k. Tergugat I) adalah suatu Perusahaan yang didirikan menurut Hukum Indonesia. Berdasarkan Akta Pendirian Nomor 03 tertangga1 02 Maret 2017, Berkedudukan di J1. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, KeL Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barest. Dalarn hal ini diwakili oleh WEE PENG HOP RICKY (Ic. Tergugat II) selaku Direktur Utama. Pemegang N.I.K. 3276062906630002. Lahir di Singapore, 29 Juni 1963. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri (Pribadi) maupun dalarn jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY. Beralamat di J1. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. BUKTI P.2);
3. Bahwa PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) adalah Perusahaan Alih Daya (Outsorcing) yang bergerak di bidang Penyalur/ Penyedia Jasa Tenaga Keamanan (Security) untuk disalurkan kepada Perusahaan / Instansi terkait yang membutuhkan;
4. Bahwa Penggugat adalah suatu Perusahaan berbasis Aplikasi Portal Web / Platform Digital Untuk Thjuan Komersil 63122), dengan Produk Aplikasi yang bernama SOFI, bergerak di bidang ja. (Financial Technology / Mntech), yang terdiri dari beberapa Produk/Unit Bisnis, antara lain GAJIKU, yakni layanan pemberian pinjaman/pembayaran gaji terdahulu terhadap Karyawan yang terdaftar pada suatu Entitas/ Perusahaan (Advanced Salary);
5. Bahwa awalnya Penggugat berkenalan dengan Para Tergugat sejak sekitar pertengahan Tahun 2018, selang beberapa bulan berkenalan, Para Tergugat menyampaikan kepada Penggugat sehubungan adanya permohonan tawaran kerjasama terkait pemberian Pinjaman/Pembayaran Gag Karyawan Terdahulu (Advanced Salary) dart Penggugat selaku Pemberi Pinjaman / Investor (Lender) kepada Tergugat II melalui entitas Badan Hukum Tergugat I selaku Penerima Pinjaman (Borrower);

6• Bahwa pada dasarnya Hubungan Hukum antara Para Pihak (lc• Penggugat dan Para Tergugat) adalah Hubungan Hukum Pinjam Meminjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yakni Penggugat bertindak selaku Pemberi Pinjaman (Lender/ Investor) yang memberikan Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (Advanced Salary) kepada Anggota/Karyawan yang Terdaftar pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) selaku Penerima Pinjaman (Borrower) yang telah mengisi FORMULIR REGISTRASI KETENTUAN GAJIKU (IC. BUKTI P.3), sebagaimana Standard Operational Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Penggugat berdasarkan SYARAT DAN KETENTUAN UMUM (KONTRAK BAKU) beserta LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU, yang merupakan rangkaian Perjanjian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (Ic.Tergugat II) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 SEPTEMBER 2018 (IC. BUKTI P.4);
7. Bahwa adapun skema model bisnis dan mekanisme Permohonan Pengajuan Pinjaman/Pembayaran. Gaji Karyawan (Advanced Salary) hingga proses pencairan yang diterapkan oleh Para Pihak antara lain sebagai berikut:
7.1 Bahwa Peminjam/penerima Uang adalah Perorangan (Karyawan) yang telah terdaftar dan memenuhi rangkaian persyaratan yang ditetapkan oleh Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Umum. Peminjam wajib berstatus Karyawan atau setidak-tidaknya bekerja/terafiliasi secara langsung dibawah suatu Instansi Perusahaan / Kantor tertentu;
7.2 Bahwa Para Tergugat sepakat serta tunduk dan twat pada segala ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman, yakni Syarat dan Ketentuan Umum serta Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku (Standart Contract) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II) selaku

Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 September 2018;
7.3 Bahwa Calon Peminjam/Karyawan Tergugat I wajib mengunduh (Download) Aplikasi SOFI melalui Smart Phone masing-masing Karyawan dan untuk selanjutnya Penggugat akan mengirimkan Kode One Time Password (OTP) melalui Pesan Singkat (SMS) sebagai mekanisme verifikasi dan Penggugat kepada Peminjam/Karyawan;

7.4 Bahwa Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I wajib mengajukan permohonan secara tertulis melalui Aplikasi SOFT berupa Formulir Permohonan Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat I), yang memuat Informasi dan Data. Lengkap terkait identitas Caton Peminjam/Karyawan serta peruntukan penggunaan Pinjaman Pembayaran Gaji (Advanced Salary);

7.5 Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) selanjutnya akan melakukan eskalasi dan/atau peninjauan (review) terhadap setup Berkas Permohonan Pinjaman yang telah diajukan oleh Caton Peminjam/Karyawan melalui Tergugat I selaku Penerima Pinjaman via Aplikasi SOFT;
7.6 Terhadap hash peninjauan tersebut, Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) berhak menyetujui dan/atau menolak Permohonan Pinjaman berdasarkan penilaian subyektif dan/ atau diskresinya sendiri;
7.7 Bahwa apabila Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat) menyetujui, makes Penggugat akan memberikan pinjaman sesuai jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak, yang manes dana pinjaman tersebut di transfer oleh Penggugat secara langsung kepada Rekening Peminjam/Karyawan selaku Penerima Pinjaman;
7.8 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan transaksi pinjaman Gaji Karyawan Tergugat I, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu

transaksi berdasarkan periode waktu tertentu dan besaran batasan (limit) maksimum pinjaman Gaji Karyawan yang ditetapkan pada setiap Surat Permohonan Pinjaman yang diajukan dari Para Tergugat kepada Penggugat;

7.9 Bahwa Para Pihak sepakat untuk menentukan Biaya Layanan yakni sebesar 1% (satu persen) dari setiap Pokok Pinjaman Gaji (Advanced Salary) yang diajukan oleh Peminjam/Karyawan kepada Penggugat;

7.10 Bahwa Para Pihak sepakat menentukan besaran Denda Keterlambatan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) per hari-nya, setiap kali Penerima Pinjaman (Ic. Para Tergugat) terlambat melakukan pembayaran (melewati jatuh tempo) kepada Pemberi Pinjaman (Ic. Penggugat);

7.11 Bahwa untuk memudahkan Para Pihak dalam hal administrasi terhadap seluruh kegiatan / transaksi pinjaman, Para Pihak sepakat untuk menggabungkan beberapa Permohonan Pinjaman, yang dikelompokkan ke dalam suatu transaksi berdasarkan pengelompokkan satuan kerja / Perusahaan yang membawahi Karyawan Tergugat I yang dikelompokkan pada setiap Formulir Registrasi Ketentuan Gajiku yang diajukan Peminjam/Karyawan kepada Penggugat melalui Aplikasi SOFI;
=====================================================
TENTANG ADANYA PERBUATAN INGKAR JANJI WANPRESTASI YANG DELAKUICAN OLEH PARA TERGUGAT
=====================================================
• BAHWA TINDAKAN / PERBUATAN PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PENGEMBALIAN /PEMBAYARAN TAGIHAN KEPADA PENGGUGAT ADALAH MERUPAKAN TINDAKAN / PERBUATAN INGKAR JANJI / WANPRESTASI:

1. Bahwa Perjanjian. adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang Yang lain. atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , “Perianjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih” perjanjian demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum;
2. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai asas dalam suatu perjanjian yaitu “Asas Itikad Baik”. Asas itikad baik dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif);
3. Bahwa seiring berjalannya waktu, Para Pihak telah berhasil melaksanakan beberapa kali transaksi Pinjarnan/Pembayaran Gaji Terdahulu (Advanced Salary), hingga terdapat sekitar 139 (seratus tiga puluh sembilan) Peminjam/Karyawan (B.1 s/d B.139) dari Tergugat I yang diajukan melalui Aplikasi SOFI, yang telah menerima Pinjaman/Pembayaran Gaji Terdahulu (Advanced Salary) dari Penggugat (IC. BUKTI P.5);

4. Bahwa dari total sekitar 139 Peminjam/Karyawan Tergugat I tersebut, terhitung total. Nilai Pokok Pinjaman/Pembayaran Gaji Karyawan yang telah ditransfer oleh Penggugat kepada Para Peminjam/Karyawan Tergugat I adalah sekitar Rp. 250.899.160,- (dua ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah), yang Tertagih pada tanggal 12 Januari 2019 dan telah Jatuh Tempo pada tanggal 16 Januari 2019;

5. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Tagihan (Invoice) kepada Para Tergugat, ternyata Para Tergugat tidak melakukan pelunasan/ pembayaran Tagihan tersebut kepada Penggugat, sebagaimana kesepakatan dalam perjanjian Pemberian Pinjaman Syarat dan Ketentuan Umum serta Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk Ga iku yang telah disepakati oleh Para Pihak dan ditandatangani oleh Para Tergugat. Para tergugat baru mulai menyicil pembayaran kepada penggugat setelah tanggal jatuh tempo, yakni pada tanggal 24 Januari 2019 sebesar Rp. 50.899.160,- (lima puluh _luta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) dan pada tanggal 19 Maret 2019 sebesar Rp. 16.000.000,- (enam betas juta rupiah). .(IC. BUKTI P.6);

6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari perbuatan Ingkar Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut, maka Para Pihak sepakat untuk membuat SURAT KESEPAKATAN PEMBAYARAN TAGIHAN tertanggal 01 MARET 2019 (IC. BUKTI P.7). Hal tersebut mengakibatkan. Para Tergugat dikenakan pembebanan Denda Keterlambatan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) setiap hari keterlambatan pembayaran kepada Penggugat, yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo (16 Januari 2019), yakni apabila dihitung per tanggal 08 Mei 2020, Denda Keterlambatan yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum serta Lampiran Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu yang dibuat oleh Penggugat dalam bentuk Kontrak Baku. (Standart Contract) yang disepakati dan ditandatangani oleh WEE

PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II) selaku Direktur Utama pada PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I) tertanggal 19 September 2018, yakni sebesar Rp. 599.748.992,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

7. Bahwa oleh karena hal tersebut, total yang hares dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 783.748.992,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), sebagaimana perincian Tagihan Nomor 13011901129647 sebagai berikut: (IC. BUKTI P.8)

STATEMENT OF ACCOUNT

PT TASS Internasional Security Per Tgl 8 May 2020

No. Item Tanggal Tagihan Tanggal jatuh Tempo. Nominal (Rp)
1 Tagihan No. 13011901129647 12 Jan 2019 16 Jan 2019 Rp.250,899,160
Pembayaran – 24 Jan 2019 (50,899,160)
Pembayaran – 19 Mar 2019 (16,000,000)
Denda Keterlambatan – 478 hari Rp 599,748,992
Subtotal. Rp. 783,748,992

TOTAL Rp. 783,748,992

Pokok Tagihan Rp.184,000,000
Denda Keteriambatan. Rp. 599,748,992

Keterangan. Dalam Rupiah UDR).-

8. Bahwa kemudian terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan

dana pinjaman melalui Tergugat I dari Penggugat, padahal berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya, berdasarkan sepengetahuan dan penelusuran yang dilakukan oleh Penggugat, tidak semua Peminjam merupakan Karyawan Tergugat I terdaftar pada Tergugat I. Sehinqqa hal tersebut bertentangan / tidak sesuai kesepakatan Para Pihak dan oleh karenanya Perbuatan Para Tergugat dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan cidera Janji / Wanprestasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdata,

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu sealing berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Sedangkan definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan many satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat Para Pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian itu. Perjanjian memberikan kepastian bagi penyelesaian sengketa dan Perjanjian ditujukan untuk memperjelas hubungan hukum. Berkaitan dengan hal ini, dalil Penggugat dalam perkara a quo, sudah sangat jelas bahwa keinginan Penggugat untuk bekerjasama dengan Para Tergugat adalah semata-mata karena itikad baik Penggugat yang ingin membantu agar persoalan hutang Para Tergugat dapat terrestrukturisasi dengan baik, namun sebaliknya Para Tergugat justru tidak pernah menunjukan itikad baiknya kepada Penggugat untuk melunasi atau mengembalikan dana Pinjaman / Pembayaran Gaji Karyawan Tergugat dari Penggugat. Sehingga dengan demikian Para Tergugat telah mengingkari janji-janjinya / Wanprestasi yang menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat;

10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah secara nyata bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, khususnya mengenai asas dalam suatu Perjanjian, yaitu “Asas Itikad Baik”. Asas itikad balk dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi ‘Perjaniian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi Perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Itikad baik juga dibedakan dalam sifatnya yang nisbi (relatif-subjektif) dan mutlak (absolut-objektif). Pada itikad baik yang nisbi (relatif-subjektif), orang memperhatikan sikap dan tingkah Laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang absolut-objektif atau hal sesuai dengan akal sehat dan keadilan, dibuat objektif untuk menilai keadaan sekitar perbuatan hukumnya (penilaian tidak memihak menurut norma-norma yang objektif),
11. Bahwa seiring berjalannya waktu, terungkap fakta yang sebenarnya bahwa hal-hal yang diiming-imingkan selama ini, yang tidak lebih dari sebatas rangkaian kebohongan agar Tergugat II berpotensi mendapatkan dana pinjaman gaji Karyawan secara terus menerus melalui Tergugat I, bahkan berdasarkan fakta hukum yang ada, belakangan Penggugat menyadari bahwa tujuan Tergugat II yang sempat melakukan pembayaran/cicilan sebanyak 2 (duct) kali, yakni pada tanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019 kepada Penggugat, yang mana tindakan tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk mengelabui Penggugat agar Penggugat mau melanjutkan transaksi layanan pembayaran gaji Karyawan kepada Tergugat II melalui Entitas Badan Usaha lainnya milik Tergugat II, yakni melalui KOPERASI TASS INDONESIA .NUSANTARA (KOFTASSINDO), dimana ternyata Tergugat II melalui KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA (KO.PTASSINDO) juga telah melakukan Ingkar janji /Wanprestasi kepada Penggugat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan. kesepakatan Para .Pihak dan oleh karenanya hal tersebut membuktikan Itikad Buruk sejak awal yang dilakukan oleh Para Tergugat. Secara khusus perbuatan Para Tergugat yang demikian bertentangan dengan Syarat dan Ketentuan Umum
14

Pasal 4 Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan, Point 4.1, yang eksplisit berbunyi “Perusahaan wajib melakukan verifikasi data Karyawan serta menjamin Karyawan yang menggunakan produk Sofi adalah benar bekerja di Perusahaan tersebut.” Dengan demikian perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikiasifikasikan sebagai Perbuatan Cidera Jarkii / Wartprestasi, sebagaimana dimalcsud dactarrr Pasal 1243 KUHPerdata. (IC. BUKTI P.9);

12. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat menyatakan sungguh sangat menyesal telah terjerumus kedalam rayuan dan tipu muslihat yang Para Tergugat lakukan, oleh karena itu melalui Gugatan a quo Penggugat Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk menyatakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAHWA SYARAT DAN. KETENTUAN UMUM BESERTA LAMPIRAN SYARAT DAN KETENTUAN PRODUK GAJIKU (PERJANJIAN PINJAMAN GAJI KARYAWAN PARA TERGUGAT) DAN/ATAU HUBUNGAN PINJAM MEMINJAM ANTARA PARA PIHAK (IC. PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT) ADALAH SAH DAN BERDASARKAN HUKUM DAN OLEH KARENANYA PERBUATAN PARA TERGUGAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN INGKAR JANJI/WANPRESTASI KEPADA PENGGUGAT;

13. Bahwa oleh karenanya Penggugat meminta agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan Kerugian Material (Pokok Denda Keterlambatan ) kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar sebesar Rp. 783.748.992,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sernbilart ratus sernbilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari.:
• Pokok Tagihan sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah rupiah);

15
• Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal 01 Maret 2019, yakni sebesar 0,5% (no/ koma lima persen) per-hari, terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo (16 Januari 2019) s.d per tanggal 08 Mei 2020, total senilai Rp. 599.748.992,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). –
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum dalam perkara a quo, selain 2 (dua) kali pembayaran. cicilan kepada Penggugat, yakni tertanggal 24 Januari 2019 dan 19 Maret 2019, tidak ada satupun pembayaran / pencicilan lainnva yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat hingga saat ini. Meskipun Penggugat sudah melakukan berbagai macam upaya mitigasi sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Para Pihak, akan tetapi Para Tergugat tetap tidak menunjukan itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Penggugat;
15. Bahwa sebelum Para Penggugat mengajukan Gugatan a quo, terlebih dahulu Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) Kesatu atau Pertama kepada Para Tergugat untuk bertemu membicarakan proses pengembalian hak-hak dari Para Penggugat, sebagaimana Surat Peringatan (Somasi) Nomor: 002/DHP-Law/SOMASI/VII/2019 tertanggal 09 Juli 2019. (IC. BUKTI P.10);
16. Bahwa atas Somasi tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya menanggapi/menjawab Somasi tersebut melalui Jawaban/Tanggapan atas Undangan Klarifikasi, Somasi / Teguran dan Somasi Balik kepada Bpk. Yoga Sades Sugeharto, tertanggal 15 Juli 2019, yang pada intinya menyatakan bahwa Para Tergugat berdalih atau membela diri dengan menciptakan narasi bahwa seolah-olah dirinya telah dijebak oleh Penggugat melalui skema bisnis yang dibangun, dan merasa tertipu karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan pinjaman yang dimintakan oleh Para Tergugat. Padahal hal tersebut sengaja ditahan (Pending) dan tidak dilanjutkan transaksinya sementara oleh Penggugat, karena semata-mata kondisi dan keadaan
16

Para Tergugat yang tidak pernah membayarkan pinjaman sesuai jadwal pembayaran (ketaatan pembayaran), sehingga Penggugat memutuskan hal demikian. Oleh karena itu, Para Tergugat dalam perkara ini tidak dapat membela diri dengan eksepsi Kreditur Terlebih Dahulu Wanprestasi (Non Adimpleti Contractus), karena sejatinya Para Tergugatlah yang telah Wanprestasi memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdata terkait Wanprestasi kepada Penggugat. (IC. BUKTI P.11);
17. Bahwa selanjutnya Penggugat kembali mengajukan Somasi Kedua/Terakhir kepada Para Tergugat, sebagaimana Surat Nomor: 001 / MP-Law/ SOMASI/V111/ 2019 tertanggal 12 Agustus 2019, akan tetapi tidak ada jawaban / tindak lanjut yang berarti dari Para Tergugat. Hal tersebut juga membuktikan tidak adanya itikad baik dan Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. (IC. BUKTI P.12);
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, sebagai dasar diajukannya Gugatan a quo, telah didahului adanya Surat Peringatan / Somasi. Sehingga sangat jelas bahwa tindakan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Pengggugat. Tindakan atau Perbuatan Para Tergugat telah memenuhi Unsur-Unsur Perbuatan Ingkar/Cidera Janji (ilanprestasi) dalam. Hukum. Perdata;
19. Bahwa selain hal tersebut, di sisi lain berdasarkan pemantauan Penggugat, sekitar Bolan Agustus Tahun 2019 temyata Para Tergugat melalui Entitas Koperasi TASS Indonesia Nusantara KOPTASSINDO telah berhasil meluncurkan suatu entitas bisnis bare yang bernama CYBERJEK yang bergerak dibidang transportasi online sekaligus menyediakan layanan bantuan modal usaha bagi mitra pengemudi dengan ketentuan persyaratan yang ditetapkan. Hal tersebut membuktikan bahwasannya Para Tergugat tidak memiliki itikad baik sejak awal serta dengan sadar penuh dan sengaja melepas tanggung jawabnya kepada Penggugat, yang mana seharusnya Para Tergugat mendahulukan memprioritaskan kepentingannya untuk

17

Membayar kewajibannya terdahulu kepada Penggugat (IC.BUKTI P.13);

20. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan a quo maka segala tindakan Tergugat berupa pelanggaran ketentuan dalam Angka 3 point 3.1. dan 3.2. Perjanjian / Syarat dan Ketentuan Produk gajiKu tertanggal 19 September 2018, Para Tergugat memiliki Kewajiban., yaitu sebagai berikut:

Angka 3:
3.1. “Perusahaan wajib menyelesaikan seluruh tanqgung jawab
Pembayaran tagihan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang
telah disepakati oleh Sofi dan Perusahaan.”,

3.2. “Perusahaan bertanggung jawab penuh apabila ada Karyawanawan
yang mengundurkan diri tanpa pemberitahuan sehingga
perusahaan waiib tetap melunasi taqihan karuawan tersebut.”;

21. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, adapun segala dan setiap hal yang ditagihkan oleh Penggugat sebagaimana diuraikan di atas telah berkesesuaian, sejalan dan dikuatkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:,
“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila SI BERUTANG TIDAK MEMENUKI KEWAJIBANNYA, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan PENGGANTIAN BIAYA RUGI dan BUNGA. “

Pasal 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:
“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas

18

BUNGA yang ditentukan oleh UNDANG-UNDANG, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus. PENGGANTIAN BIAYA, RUGI dan BUNGA tersebut WAJIB DIBAYAR, dengan tidak usah dibuktikannya sesuatu kerugian oleh si berpiutang.”

22. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengingat Penggugat TELAH MERINCI segala Tagihan PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI), sudah sepatutnya Tagihan PENGGUGAT (TUNTUTAN GANTI RUGI) DIKABULKAN. Adapun hal tersebut telah sejalan dengan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA No. 1720/K/Pdt/ 1986 tanggal 18 Agustus 1988, yang menyatakan:

“SETIAP TUNTUTAN GANTI RUGI HARUS DISERTAI PERINCIAN KERUGIAN DALAM BENTUK APA YANG MENJADI DASAR TUNTUTANNYA. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rucli tersebut hams dinmatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak ielas/ tidak sempurna.”

23. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, tindakan Tergugat yang telah melakukan WANPRESTASI atas PELAKSANAAN Perjanjian – Perjanjian dalam Syarat dan Ketentuan Umum dan Syarat dan Ketentuan Produk Gajiku tertanggal 19 September 2018 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat II sebagai Pribadi dan dalam jabatannya selaku Ketua Umum pada Tergugat yang merupakan Badan Hukum berbentuk Koperasi, TELAH BERKESESUAIAN dengan PENDAPAT Prof. Subekti, S.H. , dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian Cetakan XII, Penerbit Intermasa, Jakarta 1963, halaman 45, yang menyatakan:

‘WANPRESTASI (KELALAIAN atau KEALPAAN) dapat berupa empat macam:
TIDAK MELAKUKAN APA YANG DISANGGUPI AKAN DILAKUKANNYA;
MELAKSANAKAN APA YANG DIJANJIKANNYA, TETAPI TIDAK SEBAGAIMANA YANG DIJANJIKAN;

19

c. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

BAHWA PARA TERGUGAT TIDAK DAPAT BERDALIH DAN /ATAU MEMBELA DIRI DENGAN BERLINDUNG PADA KLAUSULA KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) TERKAIT KONDISI PANDEMI COVID-19 SAAT INI, KARENA PELAKSANAAN KONTRAK KERJASAMA YANG DILAKUKAN OLEH PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO TIDAK SESUAI DAN TIDAK ADA KORELASINYA DENGAN PANDEMI COVID-19 SAAT INI;

1. Bahwa mengingat dan mempertimbangankan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (CO’VID-19) Sebagai Bencana Nasional, maka Para Tergugat juga tidak dapat berdalih atau membela diri untuk menunda pembayaran dan/ atau meminta keringanan kepada Penggugat terkait adanya Covid- 19 yang telah ditetapkan sebagai Pandemi ini. Hal tersebut berimplikasi secara teknis di lapangan dan tergantung pada setiap ketentuan clan pelaksanaan kontrak dalam setiap perkara (case by case). Secara khusus dalam perkara a quo, Para Tergugat tidak dapat berlindung dibalik ketentuan Force Majeure (Keadaan Kahar) dalam Kontrak yang telah ditandatangani Para Pihak, yakni Pasal 8 tentang Keadaan Memaksa sebagaimana Perjanjian Pinjaman / Syarat dan Ketentuan Umum tertanggal 19 September 2018. Hal tersebut disebabkan oleh Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan Tenggang Waktu Perjanjian (Tempos) yang tidak ada hubungannya dan dilaksanakan jauh sebelum adanya keadaan / Penetapan Covid-19 sebagai Bencana Nasional Non Alam saat ini. Bahwa apabila ditinjau dari sisi waktu (tempus) pembuatan Perjanjian, maka situasi pandemik Covid-19 saat ini tidak dapat dikualifikasi sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure) dalam perkara a quo, karena Para Pihak sepakat menandatangani Perjanjan tersebut sejak sekitar Desember 2018, dan terhadap seluruh Permohonan Pinjaman tersebut sudah Jatuh Tempo seluruhnya sejak

20

16 Januari 2019 lalu. Sehingga tidak ada alasan Para Tergugat yang dapat diterima terkhusus apabila Para Tergugat mendalilkan Force Majeure dalam perkara a quo;
2. Bahwa Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Si berutang adalah lalai, apabila is dengan surat erintah atau dengan sebuah akta seienis itu telah dinijatakan lalai, atau demi • erikatann a sendiri ialah .ka ini meneta • ka bahwa si berutanq harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu Jiang ditentukan.” Juncto Pasal 1243 KUHPerdata. Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut. Pengugat juga berhak untuk mendapatkan Penggantian Biaya, Kerugian. dan Bunga atas biaya yang dikeluarkan selama ini;

•BAHWA PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI I WANPRESTASI KEPADA PARA PENGGUGAT BAIK SECARA PRIBADI MAUPUN ( DALAM JABATANNYA SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. TASS INDONESIA NUSANTARA DAN KETUA UMUM KOPERASI TASS INDONESIA NUSANTARA;
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, Penggugat memiliki hak hukum untuk dapat menuntut ganti kerugian atas perbuatan. Cidera Janji Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat. Adapun kerugian yang di alami Penggugat adalah kehilangan uang/dana Pinjaman yang diberikan. oleh Penggugat selaku Pemberi Pinjaman kepada Para Tergugat selaku Penerima Pinjaman, yang ternyata hal tersebut tidak pernah dibayarkan pengembaliannya (Pokok, Bunga dan / atau Denda Keterlambatan) sesuai jadwal pembayaran yang telah disepakati. oleh Para Pihak (Jatuh Tempo), selain itu Para Tergugat sering kali memberikan janji-janji kepada Penggugat yang mana janji tersebut tidak pernah direalisasikan, yang mengakibatkan Penggugat terhambat dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga kehilangan peluang bisnis yang sangat berharga;
2. Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara a quo Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Pribadi Sdr. WEE PENG HUP RICKY (Ic. Tergugat II)
21

maupun dalam jabatannya selaku Direktur Utama PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY (Ic. Tergugat I), sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian (Terakhir) perusahaan susunan perubahan pengurus perusahaan;
3. Majelis Hakim yang mulia, bahwa mengingat kedudukan Subjek Hukum Para Pihak (Ic. Penggugat dengan Para Tergugat) dalam Gugatan a quo, Penggugat perlu menyampaikan beberapa Teori atau Doktrin yang mendukung dalil-dalil Gugatan a quo. Yaitu dengan adanya Prinsip atau Teori “Piercing The Corporate Veil’ yang berkaitan dengan prinsip tanggung jawab terbatas yang dianut dalam Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia. Dalam suatu Perseroan Terbatas, tanggung jawab dari pemegang saham, Direksi dan Komisaris atas perbuatan Perseroan Terbatas dibatasi, padahal pada suatu kasus atau perkara tertentu Peran, Tugas dan Tanggung jawab dari Organ Perusahaan atau Pengurus sangatlah penting, sehingga banyak peristiwa orang-perorangan yang melakukan pelanggaran hukum dengan bertindak seolah-olah hanya untuk atas nama perusahaan, agar tidak dapat dijerat oleh hukum secara pribadi;
4. Bahwa dalam konteks Hukum Perusahaan istilah tersebut sudah meru.pakan suatu doktrin atau teori yang diartikan sebagai suatu proses untuk membebani tanggung jawab ke pundak Orang atau Perusahaan lain atas perbuatan hukum yang clilakukan oleh suatu Perusahaan pelaku (Badan Hukum), tanpa melihat pada fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh Perseroan pelaku tersebut. Dalam hal seperti ini Pengadilan akan mengabaikan status badan hukum dari perusahaan tersebut serta membebankan tanggung jawab kepada pihak “Pribadi” dan “Pelaku” dari perseroan tersebut dengan mengabaikan prinsip tanggung jawab terbatas dari perseroan sebagai badan hukum yang biasanya dinikmati oleh oknum-oknum tertentu;
5. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menganut sistem tanggung jawab terbatas. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku
22

mutlak dengan adanya pengecualian dari ketentuan tersebut di atas. Pengecualian-pengecualian akan ketentuan dan prinsip tersebut mengindikasikan bahwa UUPT menganut juga prinsip Piercing The Corporate Veil. Pengecualian (Piercing The Corporate Veil) itu, khususnya yang membebankan tanggung jawab kepada pihak Pemegang Saham, dapat dikategorikan antara lain sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 3 Ayat (2) UUPT
Pasal 3 Ayat (2) UUPT mengatur bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku apabila:
Persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; Pemegang saham sebagai pendiri perseroan terbatas akan bertanggung jawab selama perseroan terbatas belum memperoleh status badan hukum sampai dengan disahkannya status badan hukum perseroan yang nyata dalam SK Menteri Hukum dan HAM.
Pemegang & saham yang bersangkutan baik langsung rnaupun tidak lang sung dengan itikad buruk mermanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; Penjelasan ketentuan ini menyatakan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham akan hilang apabila ada percampuran antara harta kekayaan pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan. c) Pemegang Saharn yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum ;King dilakukan oleh Per atau; d) Pemegang Saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
6. Majelis Hakim yang mulia, sebagaimana berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa beban tanggung jawab terhadap berjalannya suatu Perseroan merupakan tanggung jawab Organ Perusahaan
23

yakni Direksi, mohon dapat dilihat dengan baik bahwa dalam kedudukan Tergugat II selaku Pengurus Perseroan yang menjabat sebagai Direktur Utama pada Tergugat I, sehingga dengan demikian berdasarkan Hukum Perdata maka teori Piercing The Corporate Veil haruslah berlaku dan dapat diaplikasikan dalam perkara a quo, yakni Pengurus Perusahaan Ic. fiergugat II bertanggung jawab sampai kepada harta kekayaan pribadi;

7. Bahwa Tanggung jawab Direksi disebabkan penerapan Asas/Teori Piercing The Corporate Veil tersebut dilakukan dalam hal-hal Direksi tidak melaksanakan Fiduciary Duty kepada perseroan. Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berbunyi:
Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 Ayat (1). Pengurusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).
alam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
24
5) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (sate persepuluh) bagian dan jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

8. Bahwa Mengenai tanggung jawab Direksi disebabkan penerapan teori Piercing The Corporate Veil merujuk pada ketentuan Pasal 97 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tabun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:
“Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara Pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)

9. Bahwa mengingat Keputusan Menteri Negara/ Kepala. Badan Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN, Nomor: Kep-23/M-PM. PBUMN/2000, yang dimaksud dengan Good Corporate Governance (GCG) adalah “Prinsip korporasi yang sehat, yang perlu diterapkan dalam pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan semata-mata demi menjaqa kepentingan perusahaan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan perusahaan.” “ Prinsip korporasi yang sehat adalah adanya keseimbangan hubungan antara organ perusahaan, pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian Para Tergugat dalam perkara ini juga telah melanggar prinsip korporasi yang sehat karena tidak mengaplikasikan lima prinsip dasar Good Coorporate Governance (GCG) yaitu; Transaparansi (Transparancy), kuntabilitas (Accountability), Tanggung Jawab (Responsibility), Independensi (Independency), dan Keadilan (Fairness);
25

10. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah menjadi jelas dan terang bahwa atas tindakan Tergugat II yang dalam menjalankan Perusahaan (Ic. Tergugat I) dengan itikad buruk, maka Tergugat II dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama Tergugat I, wajib dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Ketentuan di atas adalah konsep dasar dari prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi. Oleh karena itu dalam Gugatan perkara a quo, Penggugat merasa perlu untuk memohonkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta atau asset pribadi milik Tergugat I dan juga bersamaan dengan Tergugat II;
11. Bahwa selain hal tersebut Penggugat juga berhak untuk menjatuhkan dan/atau mengenakan Bunga Moratoir (Kelalaian) kepada Para Tergugat atas tindakan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 Paragraf (3) KUHPerdata (S.1848: No. 22). Dengan demikian Para Tergugat wajib membayar pula Bunga Moratoir sebesar 6% (enam persen) yang dihitung setiap Tahunnya kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut: Rp. 783.748.992,- x 6% = Rp. 47.024.939.- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiger puluh sembilan rupiah);
12. Bahwa oleh karena itu Pengugat juga meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Kerugian Immaterill yang dialami Para Penggugat, antara lain kehilangan kesempatan bisnis yang sangat berharga, kesehatan, pikiran, waktu, tenaga dan banyak uang untuk mengurus perkara a quo, yang apabila di nilai layak sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara langsung dan tunai setelah perkara ini dinyatakan telah Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Geunjsde);
13. Bahwa Gugatan a quo di ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selanjutnya untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang di sepakati oleh Para Pihak (Ic.
26

Penggugat dengan Para Tergugat) sebagaimana tercantum pada ketentuan Pasal 11 Syarat dan Ketentuan Umum (Perjanjian Kerjasama Pinjaman) yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak. Sehingga sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, Gugatan a quo tidak menyalahi hukum. Adapun ketentuan dalam Pasal yang tercantum dalam Perjanjian Pinjaman tersebut sebagai berikut “Syarat dan Ketentuan Umum ini ditetapkan oleh Sofi diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Republik Indonesia. Perusahaan sepakat bahwa tindakan Hukum apapun atau sengketa yang mungkin timbul dari, berhubunqan dengan, pengqunaan Produk Sofi akan diselesaikan secara ekslusif dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Republik Indonesia.” Bahwa berdasarkan frasa yang terdapat dalam klausul tersebut, mengingat daerah/dornisili hukum Penggugat yang berkedudukan di Gedung Office 8 Level 18A, SCBD Lot 28, J1. Jend Sudirman Kay. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maka dengan demikian Penggugat berasalan secara hukum untuk mengajukan Gugatan a quo melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.-
• PERMOHONAN SITA JAMINAN CONSERVAMM BESLA GUNA MEMBERTNAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUGAT AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MENJADI SIA-SIA (ILLUSOIR):
1. Bahwa secara hukum Para Tergugat terdiri dari Tergugat I (Badan Hukum) dan Tergugat II (Pribadi / Direktur Utama Tergugat I), sehingga hares dinyatakan Para Tergugat bertanggung jawab secara Pribadi maupun untuk dan atas nama Badan Hukum Perseroan Terbatas atas perbuatan Para Tergugat yang telah Ingkar Janji/Wanprestasi terhadap Penggugat tersebut;
2. Bahwa melihat karakteristik dan perilaku Para Tergugat yang selama ini selalu memberikan iming-iming atau janji-janji palsu dan melepas tanggung jawab kepada Penggugat, maim Penggugat sangat khawatir bahwa Para Tergugat cenderung tidak taat / tidak mau membayar seluruh hutangnya tersebut diatas dan Para Tergugat berpotensi akan
27

mengalihkan dan/atau memindah tangankan seluruh harta-hartanya, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk terlebih dahulu meletakkan Sita. Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta / asset Para Tergugat agar Gugatan a quo tidak menjadi hampa (illusoir)
3. Bahwa Sita Jaminan yang Penggugat maksud adalah terhadap harta atau Asset Perusahaan (Ic. Tergugat I) dan/atau Pribadi (Ic. Tergugat II) milik Para Tergugat yang wajib bertanggungjawab atas kerugian-kerugian. yang Penggugat alami sebelum dilakukannya kerjasama peminjaman dana antara Para Pihak sarnpai dengan saat ini. Para Tergugat sangat terang dan nyata telah Ingkarjanji/Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Bahwa Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang Penggugat maksud adalah berupa Aset Pribadi dan/atau Badan Hukum yang saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat secara sah dan berharga, yaitu berupa Tanah dan Bangunan yang berada sesuai dengan alamat tempat tinggal Para Tergugat, antara lain sebagai berikut:
4.1 PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I; 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di J1. W. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kec. Beji, Depok, Jawa Barat.
4.2 WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II; 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di J1. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.
• BAHWA MENGINGAT PARA TERGUGAT SELALU MENGHINDAR DAN MENGULUR-ULUR WAKTU DALAM MEMENUHI KEWAJIBANNYA KEPADA PENGGUGAT MAKA TERGUGAT SANGAT PANTAS UNTUK DIEIUKUM MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM):
28

1. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas maka TERBUKTI SECARA SAH dan. MEYAKINKAN bahwa MEMANG BENAR Tergugat selama ini selalu MENGULUR-ULUR WAKTU dan MENGHINDAR untuk TIDAK MEMBAYAR TAGIHAN kepada Penggugat. Karenanya, merupakan hal yang sangat mungkin terjadi bahwa Tergugat akan mencari berbagai macam cara yang SESAT untuk TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN di dalam perkara aquo. Mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, semakin lama Para Tergugat tidak MENGEMBALIKAN dan MEMBAYAR TAGIHAN atas pinjaman atau pernbiayaan kepada Penggugat akan menambah beban kerugian Penggugat, seiring berjalannya waktu selama proses acara persidangan dalam perkara a quo, apalagi dalam hal perkara a quo sampai memasuki tingkat Banding, Kasasi dan bahkan apabila harus menempuh upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali;
2. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, merujuk pada hal sebagaimana kami uraikan di atas maka bersama ini Penggugat memohon yang sedalam-dalamnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar MENGHUKUM Para Tergugat untuk membayar UANG PAKSA (DWAIYGSOM) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan di dalam perkara a quo terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara a quo oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;
3. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, mengingat berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Penggugat uraikan di dalam Gugatan a quo terbukti bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan WANPRESTASI/CIDERA JANJI terhadap Penggugat di dalam pelaksanaan Perjanjian – Perjanjian yang telah di sepakati. Karenanya, bersama ini pula Penggugat memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar MENGHUKUM Tergugat untuk membayar biaya perkara a quo;
4. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, selain daripada itu mengingat besarnya KERUGIAN yang DIDERITA oleh Penggugat sedemikian parahnya, maka merupakan tindakan yang adil dan bijaksana serta berkesesuaian dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gugatan ini mempedomani ketentuan dalam HIR Pasal 180, maka dimohonkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding dan/ atau Kasasi (Uitvoerbaar By Vooraad);
5. Bahwa Gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil, fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat, dan oleh karenanya sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
Matra berdasarkan uraian dalil-dalil dan bukti-bukti yang diuraikan Penggugat di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut:
———————————-———MENGADILI ———————————————
DALAM POKOK PERKARA:
Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; .
Menyatakan Perbuatan Para Tergugat (Ic. Tergugat I dan Tergugat II) telah Ingkar Janji / Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian dalam Syarat dan Ketentuan Umum dan Lampiran Sparat dan Ketentuan Produk gajiKu yang dibuat oleh PT. Aplikasi Solusi Finansial (SOFI) (Ic. Penggugat) dalam bentuk Perjanjian Baku (Standart Contract) dan ditandatangani oleh Tergugat II balk untuk kepentingan Pribadi dan/atau dalam jabatannya selaku Direktur Utama

30

pada Tergugat II selaku badan hukum berbentuk Koperasi Tass Indonesia Nusantara (KOPTASSINDO) tertanggal 19 September 2018 adalah SAH dan MENGIKAT SECARA HUKUM;
4. Menghukum dan Menyatakan agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayarkan Kerugian Material ( Pokok & Denda Keterlambatan) kepada Penggugat secara langsung dan tunai sebesar sebesar Rp. 783.748.992,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta tzglith ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri dari:
4.1 Pokok Tagihan sebesar Rp. 184.000.000,- (seratus delapan puluh empat juta rupiah rupiah);
4.2 Denda Keterlambatan sebagaimana diatur dalam Surat Kesepakatan Pembayaran Tagihan yang ditandatangani oleh Para Pihak tertanggal 01 Maret 2019, yakni sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per-hari, terhitung sejak tanggal Jatuh Tempo (16 Januari 2019) s.d per tanggal 08 Mei 2020, total senilai Rp. 599.748.992,- (lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah). –
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Bunga Moratoir (Kelalaian), terhitung sebesar 6% (enam persen) setiap Tahunnya, dengan perincian sebagai berikut: Rp. 783.748.992,- x 6% = Rp. 47.024.939.- (empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Ganti Kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Harts Tidak Bergerak atau Asset berupa Tanah dan Bangunan milik Tergugat I dan Tergugat II (lc. Para Tergugat) yang masing-masing terletak di:
31

7.1 PT. TASS INTERNATIONAL SECURITY – TERGUGAT I; 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan (Kantor) yang terletak di kll. MI. Ridwan Rais No. 22, RT.02/RW.06, Kel. Beji Timur, Kee. Beji, Depok, Jawa Barat;
7.2 WEE PENG HUP RICKY – TERGUGAT II; 1 (satu) Unit Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Karet Hijau No. 27 RT.003/RW.005, Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat.-
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan dan memenuhi isi putusan dalam perkara a quo, terhitung sejak dijatuhkan dan dibacakannya Putusan dalam perkara a quo;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding dan/atau Kasasi (Uitvoerbaar Bij Vooraad);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.-
S U B S I D E R :
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).-
Demikianlah Gugatan Penggugat, atas perhatian dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, Penggugat mengucapkan Terima Kasih. –

 

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Penggugat

POLTAK HUTADJULU, S.H.,M.B.A., M.H

NICHO HEZRON, S.H., M.B.A., M.H

IANSEN CHRISTIAN TAMPUBOLON, S.H

JOHANES NAPITUPULU, S.H