PADUAN OPRASIONAL L.I.D (Lead Investigation Group)

123456 copy 3

Lead Investigation Group (Private Investigator) tidak memiliki AD/ART sendiri, karena merupakan wadah komunikasi, forum diskusi dan tempat pertemuan beberapa kelompok kerja dan badan usaha yang memiliki AD / ART sendiri-sendiri.

Sementara ini Lead Investigation Group (Private Investigator), memiliki dua anggota Group usaha jasa yang dapat bersinergi, yaitu:

1. Firma Hukum Dhipa Adista Justicia
Legalitas Firma, Rincian Kerja dan lain-lain Terlampir.

2. Buana Investigasi Nusantara
Legalitas Usaha, Rincian Kerja dan lain-lain terlampir.
Panduan Khusus Operasional:

Jasa Tenaga Kerja Profesional

Bidang usaha jasa seperti advokasi (ligitasi maupun non ligitasi), Perpajakan, Penanaman Modal, Pelatihan (Training), termasuk bidang Ketenagakerjaan, seperti assesment tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, serta konsultasi tenaga kerja, telah dikenal luas oleh masyarakat dan dunia usaha di Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dibawah ini akan dibahas mengenai usaha Jasa profesional sebagai bagian dari proses manajemen tenaga kerja. Sementara Pembahasan mengenai ketenagakerjaan adalah pembahasan mengenai sumber daya manusia.

Sumber daya manusia negara Indonesia menempati peringkat ke empat di dunia. Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa pada tahun 2015 Indonesia memiliki jumlah penduduk 255,5 juta jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,38% pertahun, tentunya setelah memperhitungkan angka kematian dan faktor lain pengurangan jumlah penduduk. Sumber daya manusia yang demikian besar, pada akhirnya terbentur pada ketersediaan lapangan kerja.

Dalam hubungan lapangan kerja, terdapat tiga faktor hubungan antara negara dan masyarakat, yaitu: (a) Adanya tanggung jawab pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja dalam skala besar. Perlu di sadari bahwa masyarakat tidak memiliki modal untuk membangun usaha yang dapat menampung tenaga kerja dalam jumlah besar. Sementara negara adalah himpunan kekuatan pajak dari 255,5 juta jiwa masyarakat Indonesia yang seharusnya mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya sendiri; (b) Sejarah dan kolonialisme telah membentuk masyarakat Indonesia bercita-cita menjadi pegawai negeri, sehingga mayoritas tidak siap menjadi manajer atau enterpreuneur dan tidak siap menciptakan lapangan kerja sendiri. Proses pembalikan cita-cita menjadi wirausahawan membutuhkan proses panjang dan harus melalui beberapa generasi; (c) Kesalahan pemerintah dan rakyat Indonesia yang terlena dengan mimpi “Tanah ini tanah surga” telah menciptakan budaya malas dan jam karet, padahal manusia adalah pelaku utama yang menentukan cepat atau lambatnya sebuah negara berproses menciptakan kesejahteraan.

Bagaimanapun konteks diatas tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena sejak tanggal 1 Januari 2016, Indonesia telah memasuki era pasar bebas Asean yang berisikan: (1) Arus bebas barang; (2) Arus bebas Jasa; (3) Arus bebas tenaga kerja terampil; (4) Arus bebas modal; dan (5) Arus bebas investasi. Antara sesama negara Asean yang akan diperluas dengan Cina, Jepang, dan Korea Selatan.

Dalam arus bebas MEA, pada akhirnya berbagai bidang usaha di Indonesia di tuntut lebih fokus kepada metode (Methode) pengelolaan anggaran (Money) dan logistik (Matherial). Sementara faktor sumber daya manusia (Man) sudah harus dianggap profesional dan proporsional.

Sumber daya manusia (SDM) dalam bidang usaha, ternyata tidak berada dalam kondisi ideal. Proses manajemen perusahaan sering terganggu oleh adanya masalah-masalah di bidang sumber daya manusia, seperti tuntutan cuti, tuntutan kenaikan gajih, tuntutan kenaikan jabatan, dan berbagai tuntutan lain yang kadang tidak masuk akal.

Terhadap gangguan manajemen dari faktor sumber daya manusia, akhirnya perusahaan memilih salah satu alternatif, yaitu: (1) Mengurangi karyawan dan mengganti dengan mesin, sehingga mekanisme menjadi kaku karena kehilangan faktor humanis; atau (2) Relokasi perusahaan kenegara lain; atau terkait dengan MEA adalah (3) Mengambil tenaga kerja asing untuk usaha di Indonesia.

Kompleksitas masalah yang terurai secara singkat diatas, menyebabkan Dhipa Adista Justicia berinisiatif, untuk menjadi jembatan antara berbagai perusahaan di Indonesia yang membutuhkan tenaga kerja profesional, dengan tenaga kerja profesional yang mendaftarkan diri ke Dhipa Adista Justicia.

Dhipa Adista Justicia melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan berbagai perijinan yang diberikan oleh negara, dan tertuang dalam Akta notaris sebagai bagian dari usaha jasa non ligitasi.

Sebagai jembatan tenaga kerja profesional dan perusahaan yang membutuhkan, maka Dhipa Adista Justicia menentukan beberapa regulasi dasar:
1. Tenaga kerja profesional, dapat mendaftarkan diri ke Dhipa Adista Justicia sesuai formulir pendaftaran (terlampir).
2. Selama dalam status terdaftar atau belum dipekerjakan, tenaga kerja profesional belum menerima penghasilan.
3. Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat mengajukan permintaan tenaga kerja profesional kepada Dhipa Adista Justicia secara formal melalui surat maupun secara lisan.
4. Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja profesional dari Dhipa Adista Justicia jika kontrak kerja telah di tanda tangani bersama. (format kontrak kerja terlampir).
5. Perusahaan membayar kontrak kerja tenaga kerja profesional kepada Dhipa Adista Justicia.
6. Dhipa Adista Justicia membayar penghasilan tenaga kerja profesional, selama kontrak kerja dengan perusahaan berlangsung.
7. Perusahaan pengguna dapat mengambil tenaga kerja profesional dari Dhipa Adista Justicia sebagai pegawai tetap perusahaan setelah kontrak kerja berakhir.
8. Hubungan Tenaga kerja profesional, Dhipa Adista Justicia dan Perusahaan berasaskan simbiosis mutualisme.
9. Penyelesaian masalah yang timbul dalam hubungan kerja, akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Jika tidak selesai juga, langkah selanjutnya adalah penyelesaian melalui mekanisme pengadilan.

Tenaga kerja profesional yang mendaftarkan diri kepada Dhipa Adista Justicia, memiliki keuntungan dan kerugian rasional, yaitu:

Kerugian antara lain:
a. Dalam status terdaftar, belum ada penghasilan.
b. Dalam status dipekerjakan pada suatu perusahaan, statusnya adalah Pekerja Harian Lepas (PHL) Dhipa Adista Justicia, dan diberikan penghasilan oleh Dhipa Adista Justicia.
c. Tidak ada karir dan/atau kenaikan penghasilan dalam pekerjaan yang dilakukan.
d. Lama kerja sesuai kontrak, artinya pembayaran penghasilan dilakukan selama kontrak dengan perusahaan berlangsung dan/atau selama melaksanakan pekerjaan di perusahaan yang terikat kontrak.
e. Ketika kontrak kerja berakhir, tenaga kerja profesional kembali kepada status terdaftar.

Keuntungan antara lain:
a. Penghasilan diupayakan sesuai dengan nilai yang tertuang dalam formulir.
b. Terdaftar sebagai tenaga kerja profesional pada Dhipa Adista Justicia, tidak menutup peluang untuk mencari pekerjaan lain. Jika telah mendapat pekerjaan sendiri, maka status terdaftar pada Dhipa Adista Justicia akan dihapus.
c. Setelah kontrak berakhir, jika menunjukan kinerja positif, berpeluang diminta oleh perusahaan menjadi pegawai tetap.
d. Tidak perlu melamar kerja, karena semua diurus oleh Dhipa Adista Justicia.
Perusahaan pengguna tenaga kerja profesional dari Dhipa Adista Justicia, memiliki keuntungan dan kerugian rasional, yaitu:

1. Kerugian, antara lain:
a. Selama dalam kontrak, tenaga profesional Dhipa Adista Justicia, hanya dapat dipekerjaan dalam pekerjaan dan waktu sesuai kontrak.
b. Selama dalam kontrak, tenaga profesional Dhipa Adista Justicia, tidak dapat di ambil sebagai pegawai tetap.
c. Perusahaan membayar kepada Dhipa Adista Justicia.

2. Keuntungan, antara lain:
a. Perusahaan terlepas dari beban manajemen tenaga kerja, seperti masalah karir, ritme kerja dan cuti, serta tuntutan lain yang kadang tidak masuk akal.
b. Tenaga kerja yang diterima oleh perusahaan dari Dhipa Adista Justicia, sesuai dengan spesifikasi profesionalisme yang diminta.
c. Terbuka peluang bagi perusahaan untuk mengambil alih tenaga kerja profesional sebagai pegawai tetap, jika kontrak dengan Dhipa Adista Justicia berakhir.
Daftar Tenaga kerja profesional
(Nomor: Wilayah: )

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:
Menyatakan:
1. Mendaftarkan diri sebagai tenaga kerja profesional kepada Dhipa Adista Justicia dengan kesadaran sendiri, dan tanpa paksaan siapapun.
2. Bersedia untuk tidak menerima penghasilan selama dalam status terdaftar sebagai tenaga kerja profesional.
3. Apabila telah mendapatkan pekerjaan secara mandiri, akan melaporkan hal tersebut ke Dhipa Adista Justicia untuk ketertiban administrasi tenaga kerja profesional.
4. Menerima persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh Dhipa Adista Justicia dalam kontrak kerja di perusahaan pengguna jasa profesional.
5. Bersedia untuk bekerja sesuai dengan kontrak kerja yang ditentukan oleh Dhipa Adista Justicia dengan perusahaan pengguna jasa profesional.
6. Selama rentang waktu kontrak penugasan oleh Dhipa Adista Justicia, tidak beralih status menjadi pegawai perusahaan. Bila hal ini dilanggar, bersedia dituntut secara perdata.
7. Bersedia untuk ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri, dalam rentang waktu kontrak kerja.
8. Bersedia bekerja dengan sebaik-baiknya, menghormati hukum dan kearifan lokal, serta menjaga nama baik Dhipa Adista Justicia.
9. Tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan mematuhi mekanisme perundang-undangan dibidang politik.
10. Tidak terlibat dalam perkara pidana.

Data-data diatas, adalah sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

………………….…., …. – ……. – 20
Pendaftar Tenaga Kerja Profesional

————————————-

Kontrak Kerja
Tenaga kerja Profesional
dengan Dhipa Adista Justicia

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama :
Nomor KTP :
Kuasa Dhipa Adista Justicia dalam manajemen Tenaga Kerja Profesional, selanjutnya disebut pihak Pertama

2. Nama :
Nomor KTP :
Nomor Tenaga Kerja Profesional :
Selanjutnya disebut pihak Kedua

Sehubungan dengan adanya permintaan Tenaga Kerja Profesional kepada Dhipa Adista Justicia dari:

————————————————————-
Yang beralamat di :

————————————————————-

Untuk Pekerjaan :

————————————————————-
Selama ………… bulan / tahun. Terhitung dari tanggal ……….. bulan ….. tahun ……., sampai dengan tanggal ……….. bulan ….. tahun …….
Dengan ini, pihak pertama dan pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak kerja, dengan klausal kontrak:

1. Pihak pertama:
a. Merupakan penjamin kinerja profesional dari pihak kedua.
b. Memberikan penghasilan perbulan sebesar Rp………………… (dalam huruf……) kepada tenaga kerja profesional, selama kontrak kerja berlangsung dan/atau selama pihak kedua melaksanakan pekerjaan pada pengguna jasa.
c. Memberikan jaminan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh tenaga kerja profesional adalah sesuai kontrak kerja dan tidak bertentangan dengan hukum maupun peraturan perundangan yang berlaku.
d. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja guna menjamin keselamatan tenaga kerja profesional.

2. Pihak kedua
a. Melakukan pekerjaan sesuai kontrak kerja yang telah disepakati pada pengguna jasa tersebut diatas, dan menerima penghasilan perbulan sebesar Rp………………… (dalam huruf……) dari Dhipa Adista Justicia, selama kontrak kerja berlangsung dan/atau selama pihak kedua melaksanakan pekerjaan pada pengguna jasa.
b. Selama rentang waktu kontrak penugasan oleh Dhipa Adista Justicia, pihak kedua tidak beralih status menjadi pegawai tetap pengguna jasa. Bila hal ini dilanggar, bersedia dituntut secara perdata.
c. Bersedia untuk ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri, dalam rentang waktu kontrak kerja dengan sepengetahuan Dhipa Adista Justicia.
d. Bersedia bekerja dengan sebaik-baiknya, menghormati hukum dan kearifan lokal, serta menjaga nama baik Dhipa Adista Justicia.
e. Tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan mematuhi mekanisme perundang-undangan dibidang politik.
f. Sebelum kontrak kerja berlangsung dan setelah kontrak kerja selesai. Status tenaga kerja profesional adalah terdaftar.

Demikian kontrak Tenaga kerja Profesional dengan Dhipa Adista Justicia, untuk memenuhi permohonan pengguna jasa profesional.

Selanjutnya ditanda tangani di atas materai untuk menjadi pedoman kesepakatan dan perikatan hukum kontrak kerja.

……………, …..- ….- 20 …
Nomor :
Klasifikasi :
Perihal : Penawaran Tenaga Kerja Profesional dengan Kontrak kerja.
Kepada
Yth:
Di

———————

Dengan Hormat.

Perkembangan ketenagakerjaan yang dipengaruhi oleh Kebijakan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan tuntutan Hak Asasi Manusia, menyebabkan beban manajemen tenaga kerja menjadi berat bagi dunia usaha, tetapi secara moral terdapat kewajiban untuk dunia usaha untuk memberikan lapangan kerja bagi masyarakat sesuai dengan profesionalisme kerjanya.

Keseimbangan atas hal tersebut diatas, dapat diaktualisasikan melalui kerjasama pada pihak ketiga yang menyediakan tenaga kerja profesional, sehingga perusahaan tidak terganggu dengan berbagai manajemen sumber daya manusia yang menggangu ritme usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan bahwa Dhipa Adista Justicia memiliki tenaga kerja profesional sesuai kebutuhan perusahaan dunia usaha, seperti profesional dibidang manajemen, keuangan termasuk anggaran, personalia, auditor, superviser, IT, human relation dan sebagainya.

Perusahaan dapat menggunakan tenaga kerja profesional dari Dhipa Adista Justicia melalui kontrak penggunaan tenaga kerja profesional.

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Akta Notaris, dan perijinan Dhipa Adista Justicia, dilampirkan sebagai bahan pertimbangan dan pembuatan keputusan penggunaan tenaga kerja profesional dari Dhipa Adista Justicia (vide buku AD/ART halaman 5 butir 3 huruf c).

Hal-hal yang belum tertuang dalam surat ini, dapat di konfirmasi melalui saudara (i) : ………………………………… pada nomer : …………………………, atau datang langsung ke kantor pusat atau kantor cabang Dhipa Adista Justicia.

Kami berharap dapat membantu dunia usaha, sekaligus membantu tenaga kerja profesional.

Dhipa Adista Justicia
An.Kalemkum
———————–

Kontrak Penggunaan
Tenaga Profesional Dhipa Adista Justicia, dengan
Perusahaan Pengguna Jasa Profesional

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:
1. Nama :
Nomor KTP :
Kuasa Dhipa Adista Justicia dalam manajemen Tenaga Kerja Profesional, selanjutnya disebut pihak Pertama

2. Nama :
Nomor KTP :
Selaku :…… ……… ……..
Dari Badan Usaha: ………… …………… ……… ……… ……… ……… ….. ……… …….. ……… …..
dengan Ijin Usaha Nomor: …. ….. ….. …. …. …. …. …., dari: …. …. …. …. …. … ….
alamat Badan Usaha di …… ……… ………… ……… ……… …… ……. …… ….. …… …… ……..
selanjutnya disebut pihak Kedua.

Dengan ini, pihak pertama dan pihak Kedua sepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penggunaan tenaga kerja profesional:
1. Dalam jangka waktu selama ………… bulan / tahun. Terhitung dari tanggal ……….. bulan ….. tahun ……., sampai dengan tanggal ……….. bulan ….. tahun ……., dengan nilai kontrak sebesar Rp…………………….., (dalam huruf……).
2. Pekerjaan atau jabatan tenaga profesional adalah …………………………………………………., dan dilakukan sesuai dengan standar operation procedur (SOP) perusahaan.

Penggunaan Tenaga Profesional Dhipa Adista Justicia oleh Perusahaan Pengguna Jasa Profesional, mematuhi klausal kontrak:

1. Pihak pertama:
a. Menjamin kinerja profesional tenaga kerja.
b. Menjamin penghasilan tenaga kerja profesional selama kontrak kerja berlangsung dan/atau selama pihak kedua menggunakan jasa tenaga kerja.
c. Melakukan pengawasan dan pengontrolan terhadap kinerja dan pemanfaatan tenaga kerja profesional, guna menjamin keselamatan tenaga kerja profesional.

2. Pihak kedua
a. Hanya mempekerjakan tenaga profesional Dhipa Adista Justicia sesuai kontrak kerja.
b. Selama rentang waktu kontrak penugasan oleh Dhipa Adista Justicia, Pihak kedua tidak berhak menjadikan tenaga kerja Dhipa Adista Justicia sebagai pegawai tetap pengguna jasa. Bila hal ini dilanggar, bersedia dituntut secara perdata.
c. Pengalihan / transfer tenaga kerja Dhipa Adista Justicia ke daerah lain atau kenegara lain harus sepengetahuan Dhipa Adista Justicia.
d. Tidak melibatkan tenaga kerja Dhipa Adista Justicia dalam politik praktis atau hal yang bertentangan dengan hukum dan kearifan lokal.

Demikian kontrak penggunaan tenaga kerja Profesional Dhipa Adista Justicia oleh Perusahaan pengguna jasa profesional.

Selanjutnya ditanda tangani di atas materai untuk menjadi pedoman kesepakatan dan perikatan hukum kontrak kerja.

Jasa Political Even Organizer

Merupakan usaha jasa berupa upaya dan segala kegiatan untuk mempromosikan seseorang menjadi pejabat publik. Dalam pelaksanaan usaha tersebut, Buana Investigasi Nusantara tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Buana Investigasi Nusantara melaksanakan kegiatan Political Even Organizer berdasarkan berbagai perijinan yang diberikan oleh negara, dan tertuang dalam Akta notaris sebagai bagian dari usaha jasa Promosi.

Tahapan dalam political even organizer dalam rangka suksesi politik seseorang dimulai dengan:

1. Penawaran jasa political even organizer oleh Buana Investigasi Nusantara, kepada tokoh politik yang ingin di orbitkan menjadi pejabat publik.

2. Penawaran dapat dilakukan melalui surat menyurat dengan disertai proposal, dan dapat juga secara lisan.

3. Setelah terjadi kepakatan, kontrak kerja ditanda tangani dan sebagian atau seluruh biaya promosi telah diterima, maka Buana Investigasi Nusantara melaksanakan tiga kegiatan sekaligus, yaitu:
a. Mempromosikan tokoh politik tersebut sebagai seorang yang pantas untuk menduduki jabatan publik, dengan cara:

1) Membangun rumor

2) Menyebarkan isu positif

3) Melakukan dialog kemasyarakatan baik media tertulis seperti koran dan majalah, melalui media audio visual seperti radio dan TV, melalui media sosial pada Cyberspace.

4) Menyiapkan dan menyebarkan booklet atau leaflet profil tokoh yang bersifat positif.

5) Menyusun Visi, misi dan rencana kerja tokoh yang di usung secara proporsional dan profesional, dengan naskah akademik yang rasional dan mampu memperlihatkan bahwa rencana kerja berbeda adalah tidak rasional.

6) Merancang kegiatan-kegiatan sosial tokoh yang di usung pada daerah-daerah prioritas. Diupayakan kegiatan lebih banyak di daerah bukan pendukung, karena daerah pendukung tidak terlalu signifikan.

7) Menyusun kegiatan tokoh politik sampai dengan pemilihan.

b. Melakukan Counter Intelligence terhadap kegiatan rivalitas tokoh politik yang ingin menjatuhkannya; Menjaga keselamatan dan keamanan tokoh yang diusung; Menjaga kerahasiaan data/informasi dan berbagai upaya pencurian ide mengenai visi-misi dan rencana kerja yang sering terjadi.

c. Melakukan pengawasan termasuk counter naratif terhadap wacana yang berkembang, dan segera melakukan langkah-langkah yang tepat untuk meluruskan wacana yang berkembang agar mengarah kepada dukungan terhadap tokoh yang di usung.

4. Pada saat pemilihan umum, Buana Investigasi Nusantara menggelar pemantau pemilu agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan.

5. Kontrak berakhir setelah selesai pemilu

6. Selanjutnya semua berkas political even organizer dimusnahkan.

7. Hal-hal diatas adalah garis besar kegiatan yang memiliki sub-sub kegiatan yang lebih rumit.
……………, …..- ….- 20 …
Nomor :
Klasifikasi :
Perihal : Penawaran manajemen suksesi pemilu.
Kepada
Yth:
Di

———————

Dengan Hormat.

Salah satu asas dasar dalam era demokrasi adalah “one man one Vote” artinya popularitas dan kedekatan dengan masyarakat, lebih menentukan dalam proses pemilihan umum.

Meningkatkan popularitas tentu dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi popularitas yang memancarkan kapabilitas, memerlukan mekanisme khusus dan rumit, terutama dalam hubungan waktu dan jadwal pemilu.

Dalam konteks tersebut diatas, Buana Investigasi Nusantara dengan jaringan yang luas dan personel yang sudah terlatih dalam bidang investigasi, hukum dan intelijen serta mempunyai sinergitas organisasi dengan percetakan dan penerbitan, menawarkan jasa manajemen suksesi pemilu.

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Akta Notaris, dan perijinan Buana Investigasi Nusantara dilampirkan sebagai bahan pertimbangan dan pembuatan keputusan untuk menggunakan jasa manajemen suksesi pemilu dari Buana Investigasi Nusantara (vide buku AD/ART halaman 49 s/d 50 butir 2 huruf b angka 2).

Dengan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa penggunaan Buana Investigasi Nusantara sebagai even organizer dan pelaksana manajemen suksesi pemilu adalah legal dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hal-hal yang belum tertuang dalam surat ini, dapat di konfirmasi melalui saudara (i) : ………………………………… pada nomer : …………………………, atau datang langsung ke kantor pusat atau kantor cabang Buana Investigasi Nusantara.

Kami berharap dapat membantu pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui dukungan terhadap tokoh politik yang duduk sebagai pejabat publik.

Buana Investigasi Nusantara
An. Kalemkum
———————–

Kontrak manajemen suksesi pemilu
(Political even organizer)

Sehubungan dengan pelaksanaan pemilu di: ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………. …… ……..
Pada tanggal : ……- …………………-…………………….
diperlukan adanya manajemen kegiatan yang mampu mendukung suksesi, keamanan dan keselamatan tokoh dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan memperhatikan, bahwa penggunaan fasilitas negara, termasuk personel dan materiil negara adalah tidak fair. Karena itu Buana Investigasi Nusantara akan melakukan manajemen suksesi pemilu dan political even organizer untuk saudara (i): … … … …… … … ….. ….. …. ….. ….. ….. dan pasangannya, saudara (i): …… ….. …. …. … …

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
Nomor KTP :
Bakal Calon :
Daerah :

Nama :
Nomor KTP :
Bakal Calon :
Daerah :
Keduanya, selanjutnya disebut pihak Pertama

2. Nama :
Nomor KTP :
Selaku :…… ……… ……..
Dari Buana Investigasi Nusantara
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Dengan ini, pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengikatkan diri dalam kontrak manajemen suksesi pemilu (Political even organizer), dalam jangka waktu selama ………… bulan / tahun. Terhitung dari tanggal ……….. bulan ….. tahun ……., sampai dengan tanggal ……….. bulan ….. tahun ……., dengan nilai kontrak sebesar Rp…………………….., (dalam huruf…….. …… ……… . ……… …… …….…).

Penggunaan Buana Investigasi Nusantara oleh bakal calon pejabat publik, mematuhi klausal kontrak:

1. Pihak pertama:
a. Bersedia mematuhi mekanisme dan jadwal yang disusun oleh pihak kedua.
b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pihak kedua, dalam rangka suksesi pihak pertama.
c. Bersedia melakukan koordinasi rutin dalam rangka suksesi pihak pertama.
d. Melakukan langkah-langkah yang telah disarankan oleh pihak kedua, terutama yang bersumber dari kegiatan contra intelijen dan contra naratif.

2. Pihak kedua
a. Melakukan manajemen dan berbagai upaya yang mampu mendukung suksesi pihak pertama.
b. Melakukan berbagai usaha untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan kesehatan pihak pertama.
c. Melakukan upaya-upaya untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi pihak pertama.
d. Memusnahkan seluruh dokumen kontrak setelah pemilu selesai.
e. Mengkoordinasikan setiap langkah dan kausalitasnya dengan pihak pertama.

Demikian kontrak manajemen suksesi pemilihan umum antara Buana Investigasi Nusantara dengan pihak pertama.

Selanjutnya ditanda tangani di atas materai untuk menjadi pedoman kesepakatan dan perikatan hukum kontrak kerja.

Jasa Detektif Swasta

Merupakan jasa berupa segala usaha dan upaya untuk mendapatkan data, informasi, bukti-bukti formil dan materil yang diperlukan oleh pengguna jasa. Tindak lanjut hasil kerja detektif swasta ditentukan oleh pengguna jasa.

Buana Investigasi Nusantara melaksanakan kegiatan Jasa Detektif Swasta berdasarkan berbagai perijinan yang diberikan oleh negara, dan tertuang dalam Akta notaris sebagai bagian dari usaha jasa informatika.

Detektif swasta dan pengguna jasa, terikat dalam kontrak perdata yang tidak menyentuh asfek pidana. Karena detektif swasta fungsi utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasanya terhadap evidence (alat bukti) formil maupun materil, fakta, data, informasi mengenai sesuatu hal. Sehingga peran detektif swasta mencakup tetapi tidak terbatas pada:

1. Permasalahan keluarga.

2. Permasalahan pidana.
Dalam hal ini, terdapat batasan, bahwa hubungan dan kontrak kerja detektif swasta hanya kepada pengguna jasa. Ketika masalah sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, maka detektif swasta tidak melibatkan diri dalam bagian tersebut. (lihat buku Detektif Swasta, Jakarta, ISBN: 978-979-18901-0-6. Disusun oleh Syah Firman Fadillah).

Permasalahan perdata.
Dalam hal ini detektif swasta melakukan penelitian atas kontrak dengan pengguna jasa, terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah perdata.

Permasalahan bisnis.
Dalam hal ini detektif swasta melakukan operasional berdasar kontrak dengan pengguna jasa, untuk melakukan investigasi terkait:
Persaingan usaha.
Kecurangan dan sobotase terhadap usaha.
Rencana pengembangan usaha seperti pembukaan pabrik baru.
Penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap usaha yang akan dilakukan.
Ketersediaan bahan baku dan transportasi pada suatu daerah.
Bahan mineral dan tambang pada suatu daerah tertentu.
Penyebab hambatan usaha dan upaya penyelesaiannya.
Dan lain-lain terkait bisnis.

Permasalahan Manajemen perusahaan
Dalam hal ini, detektif swasta melakukan investigasi internal perusahaan.

Berbagai hal lainnya yang memerlukan upaya investigasi secara private.
……………, …..- ….- 20 …
Nomor :
Klasifikasi :
Perihal : Penawaran jasa detektif Swasta.
Kepada
Yth:
Di

———————

Dengan Hormat.

Ketidak pastian (uncertanty avoidance) adalah kondisi yang sangat tidak disukai oleh setiap orang. Hal itu merupakan kebalikan dari kepastian yang sangat diharapkan oleh setiap orang, meskipun kepastian itu positif atau negatif.

Sehubungan dengan aspek kepastian tersebut, Buana Investigasi Nusantara menjalankan usaha jasa investigasi secara private, yang disebut dengan detektif Swasta dan di jalankan oleh agen-agen detektif swasta yang telah berpengalaman dalam bidang investigasi, intelijen dan penelitian.

Jasa detektif swasta yang dikelola oleh Buana Investigasi Nusantara mencakup tetapi tidak terbatas pada:
1. Permasalahan keluarga.
2. Permasalahan pidana.
Dalam hal ini, terdapat batasan, bahwa hubungan dan kontrak kerja detektif swasta hanya kepada pengguna jasa. Ketika masalah sudah ditangani oleh aparat penegak hukum, maka detektif swasta tidak melibatkan diri dalam bagian tersebut. (lihat buku Detektif Swasta, Jakarta, ISBN: 978-979-18901-0-6. Disusun oleh Syah Firman Fadillah).
3. Permasalahan perdata.
Dalam hal ini detektif swasta melakukan penelitian atas kontrak dengan pengguna jasa, terhadap hal-hal yang terkait dengan masalah perdata.
4. Permasalahan bisnis.
Dalam hal ini detektif swasta melakukan operasional berdasar kontrak dengan pengguna jasa, untuk melakukan investigasi terkait:
Persaingan usaha.
Kecurangan dan sobotase terhadap usaha.
Rencana pengembangan usaha seperti pembukaan pabrik baru.
Penerimaan dan penolakan masyarakat terhadap usaha yang akan dilakukan.
Ketersediaan bahan baku dan transportasi pada suatu daerah.
Bahan mineral dan tambang pada suatu daerah tertentu.
Penyebab hambatan usaha dan upaya penyelesaiannya.
Dan lain-lain terkait bisnis.
Permasalahan Manajemen perusahaan
Dalam hal ini, detektif swasta melakukan investigasi internal perusahaan.
Berbagai hal lainnya yang memerlukan upaya investigasi secara private.

Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Akta Notaris, dan perijinan Buana Investigasi Nusantara dilampirkan sebagai bahan pertimbangan dan pembuatan keputusan untuk menggunakan jasa detektif swasta dari Buana Investigasi Nusantara (vide buku AD/ART halaman 50 butir 2 huruf e).
Hal-hal yang belum tertuang dalam surat ini, dapat di konfirmasi melalui saudara (i) : ………………………………… pada nomer : …………………………, atau datang langsung ke kantor pusat atau kantor cabang Buana Investigasi Nusantara

Kami berharap dapat membantu pembangunan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan sosial, melalui dukungan terhadap kecepatan aspek kepastian.
Buana Investigasi Nusantara
An. Direktur Utama
———————–

Kontrak Jasa Detektif Swasta

Sehubungan dengan kebutuhan terhadap: ———–
….. …… …….. …….. …….. ……… …… …….. ….. ….
….. …… …….. …….. …….. ……… …… …….. ….. ….
….. …… …….. …….. …….. ……… …… …….. ….. ….
….. …… …….. …….. …….. ……… …… …….. ….. ….
Maka digunakan Jasa Detektif Swasta dari Buana Investigasi Nusantara, dengan kontrak sebagai berikut:

1. Nama :
Nomor KTP :
Selanjutnya disebut pihak Pertama

2. Nama :
Nomor KTP :
Selaku :…… ……… ……..
Dari Buana Investigasi Nusantara
Selanjutnya disebut pihak Kedua.

Pihak pertama; Membayar jasa detektif swasta dan manajemennya (pihak kedua) sebesar Rp…………………….., (dalam huruf…….. …… ……… . ……… …… …….…). untuk operasional investigasi, penelitian, penggunaan peralatan intelijen, dan sebagainya.

Pihak kedua; melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna memenuhi kontrak kerja jasa detektif swasta.
Demikian kontrak Buana Investigasi Nusantara dengan pihak pengguna jasa detektif swasta. Selanjutnya ditanda tangani di atas materai untuk menjadi pedoman kesepakatan dan perikatan hukum kontrak kerja.