AD/ART- DAJ

 

 

ANGGARAN DASAR & ANGGARAN RUMAH TANGGA

LAW FIRM DHIPA ADISTA JUSTICIA

MUKADIMAH

LAW FIRM  DHIPA ADISTA JUSTICIA, untuk pertama kalinya didirikan di SELURUH WILAYAH INDONESIA, pada tanggal 01 Oktober 2015, oleh 3 Pendiri yaitu 

I.   LAKSAMANA TNI (P) TEDJO EDHI PURDIJATNO. SH

II.  POLTAK HUTADJULU. SH. MBA. MH 

III. NICHO HEZRON. SH. MBA. MH

 

PARTNER DISCUSSION / Bidkum / Penasehat / Pembina, 

yaitu :

   Laksda TNI (P) Ir.Agus Kowo Budi Utomo.SH

   Irjen Pol (P) Dr.Drs.Syahrul Mamma. SH. MH

   Irjen Pol (P) Drs. Wisjnu Amat Sastro. SH. MH

   Irjen Pol (P) Drs. Nandang Jumantara. SH. Msi

   Irjen Pol (P) Dr. Anas Yusuf. SH. MH

   Irjen Pol (P) ADV. Harwiyanto.SH. Mhum

   Irjen Pol (P) Drs. Bambang Abimanyu.M.M

   Brigjen Pol (P) Drs. Idris. SH. MH

   Brigjen Pol (P) Drs.Robinsar Damanik.SH

   Brigjen Pol (P) Drs. Herry Prastowo.SH. Msi

   Brigjen Pol (P) Drs. Surojauhari. SH. Msi

   Brigjen Pol (P) Drs. Siswandi

bertempat di kantor JAKARTA. Lembaga ini didirikan untuk lebih memperkuat gerakan sosial memperjuangkan penegakan hukum, hak azasi manusia dan pembangunan hukum yang adil dan demokratis dalam hal memberikan bantuan hukum bagi Masyarakat , mengusung Tema “Keadilan Untuk Masyarakat. Didasarkan dengan pengalaman dan kemampuan dari sebagain besar Pengurus lembaga ini yang secara terus menerus fokus bekerja memberikan bantuan hukum dan pembangunan kesadaran hukum dan hak-hak Masyarakat terhadap negara di Seluruh Wilayah Indonesia, maka pemikiran jangka panjang untuk melihat perspektif pembangunan maskyarakat sipil yang sadar hukum dan paham untuk memperjuangkan hak-hak mereka di depan hukum secara damai dan saling menghargai perbedaan menjadi latar belakang pentingnya wadah gerakan yang bekerja lebih fokus lagi untuk pembangunan masyarakat hukum di Seluruh Wilayah Indonesia..Selanjutnya Lembaga ini secara legal, tercatat sebagai lembaga yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan Akta Notaris.

BAB I

NAMA,KEDUDUKAN,BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

  1. Organisasi ini bernama LAW FIRM DHIPA ADISTA   JUSTICIA 

2.  LAW FIRM DHIPA ADISTA JUSTICIA berkedudukan di kantor Pusat JAKARTA.

        dan memiliki cabang di Seluruh Wilayah INDONESIA.

Pasal 2

LAW FIRM DHIPA  ADISTA JUSTICIA  berbentuk perkumpulan.

Pasal 3

DHIPA ADISTA JUSTICIA berlambangkan timbangan dengan penyangga tengah gambar Pedang berwarna Hitam,,,,dan ditengah pedang terdapat lingkarang gambar roda gigi berwarna Merah dan Hitam,,Lambang tersebut dilingkari gambar Padi dan kapas yang berwarna kuning dan hijau dan tentera dengan Tulisan JUSTICIA SOCIAL

BAB II

WAKTU PENDIRIAN

Pasal 4

DHIPA ADISTA JUSTICIA didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan untuk pertama kalinya didirikan dan didekelarasikan  di kantor PUSAT JAKARTA,, pada tanggal 1 Oktober 2015 (satu oktober tahun dua ribu lima belas)

BAB III

MISI 

Pasal 5

1.DHIPA ADISTA JUCTICIA Memfokuskan diri pada kerja-kerja advokasi penegakan hukum.

2.DHIPA ADISTA JUSTICIA memfokuskan diri pada masyarakat miskin dan terpinggirkan.

3.DHIPA ADISTA JUSTICIA bersifat terbuka, kritis dan memfokuskan diri pada penegakkan hukum, hak azasi manusia dan pengembangan sistem hukum yang adil dan demokratis.

BAB IV

  AZAS, PEDOMAN DAN KODE ETIK

Pasal 6

DHIPA ADISTA JUSTICIA  berasaskan Pancasila sebagai sumber hukum.

Pasal 7

DHIPA ADISTA JUSTICIA pada semangat dan prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 8

1.DHIPA ADISTA JUSTICIA memiliki kode etik untuk mengarahkan aktivitas profesional anggotanya.

2.DHIPA ADISTA JUSTICIA dibuat oleh Badan Pengurus dan diusulkan ke Badan Pengawas yang ditetapkan dalam rapat kerja

BAB V

VISI MISI

Pasal 9

Visi DHIPA ADISTA JUSTICIA adalah:

Terwujudnya gerakan demokratisasi dan pembaharuan dibidang hukum dalam rangka terbentuknya tatanan hukum yang berkeadilan sosial dalam berbagai aspek.

Pasal 10

Untuk mencapai Visi DHIPA ADISTA JUSTICIA  adalah :

Untuk mencapai Visi DHIPA ADISTA JUSTICIA melakukan misi antara lain :

  1.   Mendorong jaminan akses hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan    

         untuk mampu memperjuangkan hak dan kepentingannya baik secara sendiri  

        maupun secara bersama-sama

2.     Terlibat aktif dalam kerjasama regional, nasional dan internasional sebagai          

        upaya pembaharuan hukum di Indonesia.

3.     Meningkatkan fungsi layanan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4.     Mendorong lahirnya organisasi masyarakat sipil yang kristis

BAB VI

RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 11

Wilayah kerja DHIPA ADISTA JUSTICIA meliputi Wilayah Seluruh INDONESIA

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

Keanggotaan DHIPA ADISTA JUSTICIA bersifat perseorangan dan terbuka bagi setiap pekerja hukum dan orang-orang yang consern terhadap perjuangan pembaharuan hukum di Indonesia.

Pasal 13

Keanggotaan DHIPA ADISTA JUSTICIA terdiri atas anggota biasa dan anggota luar biasa.

Pasal 14

Hak-HAk meliputi:

1.Hak partisipasi, yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi.

2.Hak bicara, yaitu hak untuk mengajukan saran dan atau kritik baik secara lisan maupun tulisan.

3.Hak membela diri, jika dikenai sanki organisasi.

4.Hak memilih dan dipilih menjadi badan pengurus harian. Berhak mendapatkan pembelaan hukum oleh DHIPA ADISTA JUSTICIA yang diatur lebih lengkap lagi dalam kode etik.

Pasal 15

Kewajiban anggota meliputi :

1. Mentaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan aturan organisasi lainnya.

2. Menjaga nama baik DHIPA ADISTA JUSTICIA

3. Mematuhi kode etik DHIPA ADISTA JUSTICIA

Pasal 16

Anggota dapat dikenai sanksi organisasi termasuk pemecatan sebagai anggota.

BAB VIII

STURKTUR ORGANISASI

Pasal 17

Pengambilan keputusan tertinggi organisasi dipegang oleh kongres DHIPA ADISTA JUSTICIA yang terdiri dari para Pendiri dan para Pembina.

Pasal 18

Pimpinan pelaksana organisasi dipegang oleh badan pengurus harian yang terdiri dari badan pengawas dan badan pelaksana harian DHIPA ADISTA JUSTICIA

Pasal 19

Badan pengawas dapat membentuk komisi kode etik dengan melibatkan badan pengurus yang bersifat ad hoc berdasarkan laporan masyarakat.

Pasal 20 

Aspirasi dan kepentingan anggota fapat dilakukan oleh badan pengaoas

BAB IX

KEKAYAAN DAN ASET

Pasal 22

Kekayaan perkumpulan terdiri dari kekayaan pertama berupa sejumlah uang sebesar Rp.45.000.000,- ( Empat puluh lima juta rupiah) yang terpisah dari kekayaan pribadi badan pengurus (badan pengawas dan badan pelaksana harian) dan dapat diperbesar dengan :

a. Bantuan dan sokongan dari pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah negara lain ataupun lembaga lembaga Nasional dan Internasional lainnya ,masyarakat dan badan badan atau pihak pihak yang menaruh minat untuk mendukung tujuan perkumpulan yang tidak mengikat.

b. Iuran anggota.

c. Infak, wakaf dan hibah warisan.

d. Hasil usaha perkumpulan dan pendapatan lain yang sah.

Uang yang segera tidak dibutuhkan untuk keperluan sehari hari DHIPA ADISTA JUSTICIA disimpan pada salah satu Bank atas nama perkumpulan atau disimpan menurut cara cara yang ditentukan oleh badan pelaksana harian

3. Sebagaimana pendapatan dan kekayaan perkumpulan hanya dipakai untuk pencapaian visi dan misi perkumpulan, dengan syarat hal tersebut tidak dimaksudkan untuk menghalangi pembayaran dan imbalan yang wajar dan tepat kepada setiap badan pengurus atau pengabdi diperkumpulan atas jasa yang benar benar diberikan kepada DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Pasal 23

Pengelolaan dan pemeliharaan dana dan aset dilakukan oleh badan pelaksana harian DHIPA ADISTA JUSTICIA.

BAB X

PEMBUBARAN ORGANISASI 

Pasal 24

Pembubaran DHIPA ADISTA JUSTICIA hanya bisa dilakukan melalui keputusan kongres atas usulan yang disetujui sedikitnya oleh 1/2 plus satu suara anggota perkumpulan.

2. Apabila DHIPA ADISTA JUSTICIA dinyatakan bubar, maka kongres tersebut berkewajiban membentuk tim likuidasi guna menyelesaikan hutang piutang organisasi serta menyerahkan sisa kekayaan lebih kepada DHIPA ADISTA JUSTICIA organisasi sosial yang sevisi.

BAB XI

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 25

perubahan anggaran dasar ini hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh keputusan kongres.

Pasal 26

Anggaran dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan hal hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini diatur dalam anggaran rumah tangga dan atau lampiran aturan pokok organisasi 

                                                            Di tetapkan di JAKARTA  01 Oktober 2015

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA 

LAW FIRM DHIPA ADISTA JUSTICIA

BAB I

ANGGOTA 

Pasal 1 

Anggota adalah orang yang telah memenuhi syarat keorganisasian 

Pasal 2

Syarat menjadi anggota biasa DHIPA ADISTA JUSTICIA 

adalah :

Memiliki komitmen untuk pembaharuan hukum.

Memiliki alokasi waktu minimal untuk memelihara komitmennya.

Tidak Diskriminasi tidak terlibat korupsi dan pelanggaran HAM.

Status anggota berakhir apabila;

a. Meninggal dunia

b. mengundurkan diri

c. Dipecat berdasarkan komisi ad hoc.

Pasal 3

Untuk menjadi anggota biasa, seorang harus ;

Mendaftarkan diri secara tertulis kepada pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Mendapatkan rekomendasi sekurang kurangnya 3 orang anggota DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Penetapan dan pengesahan anggota dilakukan oleh badan pengurus yang dilaporkan di kantor Pusat DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Pasal 4

Pemecatan terhadap anggota dapat dilakukan apabila :

Anggota telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar.

anggaran rumah tangga dan kode etik DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Anggota telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang telah mempunya putusan pengadilan yang tetap.

Anggota yang tidak memenuhi kewajiban organisasi telah mendapatkan peringatan menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi.

Pasal 5

Prosedur pemecatan anggota adalah :

Sebelum pemecatan dilakukan badan pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA memberikan teguran lisan sebanyak 3 kali, dan teguran tertulis sebanyak 3 kali.

Peringatan lisan dilakukan dengan melalui pemanggilan tertulis.

Peringatan tertulis dilakukan jika peringatan lisan tidak dipatuhi oleh anggota.

Pasal 6

Anggota yang dipecat berhak melakukan pembelaan ketika dilakukan peringatan lisan dan pembelaan disertai dengan bukti bukti dan saksi.

Pasal 7

Kewajiban anggota :

Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan SOP DHIPA ADISTA JUSTICIA

Membayar iuran 12 bulan monimal lima ratus ribu rupiah. 

aktif mengikuti kegiatan DHIPA ADISTA JUSTICIA

Menjaga nama baik dan kehormatan lbh DHIPA ADISTA JUSTICIA

Pasal 8

Hak-hak anggota :

Setiap anggota berhak dicalonkan menjadi badan pengawas dan badan pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

Setiap anggota berhak memberi suara dalam pemilihan badan pengawas dan badan pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Anggota berhak atas fasilitas sesuai dengan konstribusinya di DHIPA ADISTA JUSTICIA.

BAB II

KONGRES 

Kongres merupakan forum tinggi organisasi dan diselengarakan setiap tiga tahun sekali jika dimungkinkan

Kongres menetapkan / melakukan perubahan terhadap anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan kode etik organisasi serta pokok pokok program kerja organisasi.

Kongres memilih dan menetapkan badan pengurus dan bahan pengawas DHIPA ADISTA JUSTICIA.

kongres menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban badan pengurus dan badan pengawas

Kongres menetapkan keanggotaan orgnanisasi 

Kongres dapat membentuk lembaga otonom yang melakukan hal hal kusus ( Komisi Ad Hoc)

Kongres menetapkan hal hal lain yang dianggap perlu tanpa melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Pasal 10

Materi Kongres disiapkan oleh panitia Kongres yang terdiri badan pengawas dan badan pengurus dan anggota DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Pasal 11

Kepanitiaan, Lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh badan pengurus selambat lambatnya enam bulan sebelum kongres.

Pasal 12

Peserta Kongres terdiri dari anggota organisasi, badan pengurus badan pengawas dewan pendiri dan calon anggota DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Peserta kongres harus menerima materi materi yang akan dibahas dalam kongres minimal satu minggu sebelum dilaksanakna kongres.

Kongres bisa dibuka dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 1/2 plus 1 jumlah anggota sah organisasi sesuai dengan data base anggota DHIPA ADISTA JUSTICIA yang ada didata base organisasi

Pasal 13

Kongres luar biasa

Kongres luar biasa dapat dilakukan apabila badan pengurus dan badan pengawas terbukti melanggar anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik organisasi orang anggota yang terdaftar dalam data base prgnisasi

BAB III

BADAN PENGURUS

Pasal 14

DHIPA ADISTA JUSTICIA dipimpin oleh satu orang ketua dan badan pengurus yang dipilih dalam kongres.

Ketua badan pengurus diberi wewenang untuk menyusun dan menentukan divisi divisi serta menyusun program kerja dan SOP organisasi

Susunan lengkap divisi program kerja dan SOP Paling lambat dilaporkan ke badan pengawas dan dewan pendiri selambat lambatnya 1bulan setelah kongres.

Badan pengurus dan badan pengawas dapat dipilih selama dua periode.

Pasal 15

Ketua badan pengurus bertugas melaksanakna pokok pokok program kerja dan hasil kongres lainnya.

Ketua badan pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA berhak mengangkat dan memberhentikan pengawai kantor atau staf divisi yang diputuskan dalam rapat internal badan pengurus.

Ketua badan pengurus lDHIPA ADISTA JUSTICIA menyusun dan menetapkan renstra dan sop serta anggaran tahunan 

BAB IV

BADAN PENGAWAS 

Pasal 16

Ketua dan anggota badan pengawas dipilih oleh kongres.

Badan pengawas bertugas mengawasi kinerja badan pengurus DHIPA ADISTA JUSTICIA 

Badan pengawas sewaktu-waktu bisa mengambil alih kepengurusan organisasi jika dipandang perlu dikarenakan badan pengurus tidak bekerja sesuai dengan mandat organisasi 

Badan pengawas berjumlah lima orang 

Pasal 17

Badan pengawas bertugas menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan organisasi 

Badan pengawas mengawasi dan mengontrol kebijakan – kebijakan organisasi yang dijalankan oleh badan pengurus

Pasal 18 

Rapat badan pengawas dilaksanakan sekurang kurangnya satu tahun sekali yang anggarannya disiapkan secara mandiri.

rapat badan pengawas dipimpin oleh ketua dan anggota 

Hasil keputusan rapat disampaikan kepada dewan pendiri dan anggota.

BAB V

RAPAT RAPAT

Pasal 19

Macam – macam rapat dalam organisasi DHIPA ADISTA JUSTICIA

1. Rapat badan pengawas 

2. Rapat badan pengurus

3. Rapat Tahunan

Pasal 20 

pengaturan dan wewenang masing masing rapar ditentukan oleh ketua badan pengurus dan ketua badan pengawas dan dilaporkan ke dewan pendiri.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 21

Badan pengurus wajib mengusahakan dana bagi kegiatan oprasional organisasi.

Dapat mengembangkan kemandirian dana bagi program program organsiasi yang telah ditetapkan dalam rencana strategis ( Renstra ) DHIPA ADISTA JUSTICIA.

Tata cara penyaluran dana dan pelaporan ditetapkan melalui standar oprasional prosedur (SOP) keuangan yang ditetapkan oleh badan pengurus.

Pasal 22

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan :

Yang tidak mengurangi indenpendensi organisasi.

Sumber dana tersebut bukan hasil dari tindak pidana taau kejahatan keuangan

Kriteria selanjutkan ditetapkan oleh ketua badan pengurus 

BAB VII

TRANPARANSI PENGUNAAN DANA

Pasal 23 

Setiap satu tahun sekali badan pengurus melalui ketua DHIPA ADISTA JUSTICIA melaporkan setiap kegiatan dan pengolahan dana dalam bentuk laporan tertulis yang dimuat di media internet dan dikirimkan kepada dewan pengawas serta dewan pendiri.

Laporan bertanggung jawab penggunaan dana dilakukan tiap semester dan diumumkan ke pusat melalui situs resmi DHIPA ADISTA JUSTICIA.

BAB VIII

PERUBAHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Perubahan anggaran rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh badan pendiri yang disepakati oleh 1/2 plus satu anggota yang hadir dalam kongres organisasi.

Pasal 25 

Anggaran rumah tangga berlaku sejak diterbitkan dan ditetapkan dan hal hal yang belum diatur dalam peraturan organisasi lainnya.

                                                                                         Ditetapkan di JAKARTA 

                                                                                      Tanggal , 01 OKTOBER 2015