Berbagai permasalahan sering dihadapi oleh para pelaku usaha di tengah terpuruknya perekonomian saat ini. Dari penutupan tempat usaha hingga beragam persoalan hukum yang muncul akibat tekanan ekonomi, situasi ini menjadi tantangan berat.
“Berbagai permasalahan ini bukan hanya berpotensi mengakibatkan kegagalan usaha, tetapi juga dapat memunculkan masalah hukum, baik pidana maupun perdata,” ujar DR.Drs.Hadi Purnomo.SH.,MH, Ketua Pelaksana Dhipa Adista Justicia, dengan tegas pada hari Selasa, 12 Februari 2024, di Jakarta.
Beliau menambahkan, permasalahan yang muncul meliputi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, melemahnya kolektivitas lembaga bantuan hukum, hingga penutupan tempat usaha dan hilangnya lapangan pekerjaan. Masa sulit ini membutuhkan sinergi antara penegakan hukum, lembaga dan instansi terkait, serta pelaku usaha yang memerlukan perlindungan hukum.
Pemerintah diharapkan memberikan perhatian lebih dengan kebijakan strategis untuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hukum, khususnya bagi kelompok usaha, agar dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saing dalam upaya pemulihan ekonomi. Sektor UKM dan pelaku usaha, sebagai fondasi kebangkitan ekonomi, memerlukan perhatian khusus dalam berbagai aspek, terutama keamanan berusaha. Ketua Umum Law Firm Dhipa Adista Justicia, Inspektur Jenderal Polisi (P) Drs. Wisjnu Amat Sastro.SH.,MH, meyakini bahwa bantuan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dapat membawa terobosan cepat dalam pemulihan ekonomi, serta secara bertahap dapat membangkitkan kembali perekonomian masyarakat Indonesia.
Bantuan dan perlindungan hukum ini sangat penting bagi pelaku usaha untuk berkembang dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat serta negara, agar dapat berjalan cepat tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, melalui proses hukum yang berlaku, seperti diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal DAJ Nicho Hezron.